Wiranto: Camat saja S1, masa presiden SMA
Wiranto: Camat saja S1, masa presiden SMA
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto berharap, Undang-Undang (UU) Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 tahun 2008, dapat diubah.
Menurutnya, selain masalah presidential threshold, ia juga menginginkan agar batas minimal pendidikan presiden ditingkatkan.
"Camat aja harus S1 (Strata satu), masa presiden SMA (Sekolah Menengah Atas)? Ya ini hal yang sangat rasional yang harus kita jujur kepada bangsa dan masyarakat, untuk kita tahu bahwa ada yang salah, karena seorang presiden yang akan bawa 240 juta rakyat tanggung jawabnya besar," kata Wiranto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).
Tak hanya untuk memimpin rakyat Indonesia, kata dia, minimal pendidikan terakhir capres perlu ditingkatkan, karena ke depan seorang presiden harus mampu mencari solusi dalam era persaingan global.
"Dia harus bisa pahami fenomena global mengambil peluang apa di sana, ambi solusi itu butuh pengetahuan, tidak mungkin tanpa pengetahuan secara instan," tegasnya.
Ia pun menyayangkan hingga kini UU Pilpres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 belum ada kesepakatan, meski dirinya menginginkan agar secepatnya dilakukan perubahan. "Kita khawatir apa, selama itu menjadi komoditas parpol (partai politik). Kita cuma bukan khawatir, tapi sayangkan bahwa memilih pemimpin di Indonesia masih segitu-segitu saja. Masih seperti yang dahulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wiranto sebut PT untuk pilpres tak adil.
Menurutnya, selain masalah presidential threshold, ia juga menginginkan agar batas minimal pendidikan presiden ditingkatkan.
"Camat aja harus S1 (Strata satu), masa presiden SMA (Sekolah Menengah Atas)? Ya ini hal yang sangat rasional yang harus kita jujur kepada bangsa dan masyarakat, untuk kita tahu bahwa ada yang salah, karena seorang presiden yang akan bawa 240 juta rakyat tanggung jawabnya besar," kata Wiranto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).
Tak hanya untuk memimpin rakyat Indonesia, kata dia, minimal pendidikan terakhir capres perlu ditingkatkan, karena ke depan seorang presiden harus mampu mencari solusi dalam era persaingan global.
"Dia harus bisa pahami fenomena global mengambil peluang apa di sana, ambi solusi itu butuh pengetahuan, tidak mungkin tanpa pengetahuan secara instan," tegasnya.
Ia pun menyayangkan hingga kini UU Pilpres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 belum ada kesepakatan, meski dirinya menginginkan agar secepatnya dilakukan perubahan. "Kita khawatir apa, selama itu menjadi komoditas parpol (partai politik). Kita cuma bukan khawatir, tapi sayangkan bahwa memilih pemimpin di Indonesia masih segitu-segitu saja. Masih seperti yang dahulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wiranto sebut PT untuk pilpres tak adil.
(maf)
Explore More