Politik luar negeri Indonesia belum tegas

Sindonews.com - Pemerintah RI dinilai perlu menegaskan kembali posisi Indonesia, dalam pelaksanaan prinsip kebijakan politik luar negeri bebas-aktif. Hal ini dikarenakan adanya anggapan kebijakan politikk luar negeri Indonesia masih terbelah.

"Para pengamat asing menyoroti, politik luar negeri kita terbelah antara ke China dan Amerika. Seperti pandangan Daniel Novotny yang menulis buku ‘Torn between America and China: elite Perception and Indonesian Foreign policy’," ujar Pengamat Politik Luar Negeri UGM Dr Siti Muti’lah Setiawati Minggu (1/9/2013).

Meski mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat para pengamat asing, Siti mengakui kebijakan politik luar negeri Indonesia memang belum dijalankan secara optimal.

Hal ini tergambar dari pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia yang pada beberapa masa memang terjadi penyimpangan-penyimpangan.

"Indonesia masih menganut prinsip bebas dan aktif. Buktinya, Indonesia bisa menjalin hubungan baik dengan kedua negara besar tersebut sampai saat ini. Memang dalam prakteknya terjadi penyimpangan. Seperti Soekarno, ia pernah membuat poros Jakarta-Beijing-Pyongyang, namun tetap menyokong gerakan Non Blok," ungkap staf pengajar hubungan internasional Fisipol UGM ini.

Siti juga mengatakan, pada zaman Soeharto memerintah, penyimpangan politik luar negeri bebas aktif pun terjadi, yakni dengan didirikannya IGGI. Namun pada saat yang bersamaan juga berusaha ingin jadi Ketua gerakan Non Blok.

Kebijakan politik luar negeri bebas-aktif sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948 lalu, saat akan menghadapi agresi militer Belanda.

"Meski sudah lama diperkenalkan, prinsip kebijakan politik luar negeri Indonesia masih relevan untuk tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat sekarang ini. Politik luar negeri bebas-aktif itu murni ide dari Bangsa Indonesia. Cocok dengan perjuangan Indonesia kala itu agar tidak dikendalikan oleh negara lain dan kita bisa berdikari,” katanya.