Kementerian yang dapat rapor merah diminta evaluasi
Selasa, 23 Juli 2013 - 00:10 WIB
Kementerian yang dapat rapor merah diminta evaluasi
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus) Akhmad Suhaimi berharap hasil rilis Ombudsman bisa dijadikan evaluasi bagi menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang mendapat rapor merah.
“Evaluasi menyeluruh kinerja menteri untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik,” jelas Suhaimi saat dihubungi wartawan, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, dari hasil tersebut, banyak menteri yang berasal dari Parpol justru mendapatkan nilai merah, hal ini pun diharapkan menjadi motivasi untuk melakukan pembenahan.
"Rata-rata kementerian yang dipimpin oleh orang partai politik mendapatkan penilaian buruk dari Ombudsman dalam hal pelayanan. Ini jelas lembaga kementrian dipimpin orang parpol pada loyo," terangnya.
Dari hasil itu, hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berasal dari parpol namun tak mendapat rapor merah, hal ini pun menurutnya perlu diberikan apresiasi.
“Tentu patut dberikan apresiasi bagi kementrian yang dapat mempertahankan nilai baik di tahun politik ini,” jelasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, lima dari 18 kementerian KIB jilid II mendapatkan nilai merah berdasarkan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan oleh Ombudsman.
Kementerian itu antara lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Kementerian yang mendapat nilai kuning atau sedang ialah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Sementara itu, mereka yang mendapat rekor baik antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian.
“Evaluasi menyeluruh kinerja menteri untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik,” jelas Suhaimi saat dihubungi wartawan, Senin (22/7/2013).
Menurutnya, dari hasil tersebut, banyak menteri yang berasal dari Parpol justru mendapatkan nilai merah, hal ini pun diharapkan menjadi motivasi untuk melakukan pembenahan.
"Rata-rata kementerian yang dipimpin oleh orang partai politik mendapatkan penilaian buruk dari Ombudsman dalam hal pelayanan. Ini jelas lembaga kementrian dipimpin orang parpol pada loyo," terangnya.
Dari hasil itu, hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berasal dari parpol namun tak mendapat rapor merah, hal ini pun menurutnya perlu diberikan apresiasi.
“Tentu patut dberikan apresiasi bagi kementrian yang dapat mempertahankan nilai baik di tahun politik ini,” jelasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, lima dari 18 kementerian KIB jilid II mendapatkan nilai merah berdasarkan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan oleh Ombudsman.
Kementerian itu antara lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Kementerian yang mendapat nilai kuning atau sedang ialah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Sementara itu, mereka yang mendapat rekor baik antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian.
(rsa)
