Wali Kota Agustina Bawa Inovasi Semarang ke Panggung Nasional, Tawarkan Solusi Ketahanan Pangan Kota Masa Depan
Sabtu, 06 Juni 2026 - 16:46 WIB
loading...
Walikota Semarang Agustina Wilujeng dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).
A
A
A
SEMARANG - Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).
Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.
Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.
Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.
Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.
Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.
Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.
Lihat Juga :
