Perusahaan tambang & pelabuhan dinilai rawan korupsi
Rabu, 03 Juli 2013 - 17:53 WIB
Perusahaan tambang & pelabuhan dinilai rawan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengharapkan, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di setiap perusahaan tambang dan juga pelabuhan.
Karena menurut Maruarar, kedua tempat tersebut adalah sarang korupsi terbesar yang ada saat ini.
"Saya harap ada petugas KPK di setiap perusahaan tambang dan pelabuhan. Karena di sana rawan korupsi," kata Maruarar setelah acara PDIP, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2013).
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Abraham Samad membenarkan, bahwa kedua tempat tersebut memang sarang korupsi terbesar saat ini. Abraham mengatakan, bahwa hampir 50 persen perusahaan tambang tidak membayar royalti dan pajak kepada negara.
"Hampir 50 persen perusahaan tambang tidak bayar royalti dan pajak," tegas Samad di tempat yang sama.
Abraham menilai, kepemilikan perusahaan tambang dan pelabuhan asing dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Maka, Abraham menjamin tidak akan lagi ada masyarakat Indonesia yang miskin seperti saat ini.
"Kalau pemilikan perusahaan asing dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian perusahaan lokal membayar royalti kepada negara, maka kita akan mendapatkan 15.000 triliun. Jika itu dibagi kepada 241 juta jiwa dibagi 12 bulan, maka tidak akan ada masyarakat miskin di Indonesia," tegas Abraham.
Karena menurut Maruarar, kedua tempat tersebut adalah sarang korupsi terbesar yang ada saat ini.
"Saya harap ada petugas KPK di setiap perusahaan tambang dan pelabuhan. Karena di sana rawan korupsi," kata Maruarar setelah acara PDIP, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2013).
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Abraham Samad membenarkan, bahwa kedua tempat tersebut memang sarang korupsi terbesar saat ini. Abraham mengatakan, bahwa hampir 50 persen perusahaan tambang tidak membayar royalti dan pajak kepada negara.
"Hampir 50 persen perusahaan tambang tidak bayar royalti dan pajak," tegas Samad di tempat yang sama.
Abraham menilai, kepemilikan perusahaan tambang dan pelabuhan asing dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Maka, Abraham menjamin tidak akan lagi ada masyarakat Indonesia yang miskin seperti saat ini.
"Kalau pemilikan perusahaan asing dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian perusahaan lokal membayar royalti kepada negara, maka kita akan mendapatkan 15.000 triliun. Jika itu dibagi kepada 241 juta jiwa dibagi 12 bulan, maka tidak akan ada masyarakat miskin di Indonesia," tegas Abraham.
(maf)
