Wakil Ketua MPR kritik kinerja Kemenpan
Kamis, 27 Juni 2013 - 18:45 WIB
Wakil Ketua MPR kritik kinerja Kemenpan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Drs Hajriyanto Y Thohari MA menilai, keberadaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) masih belum maksimal menjalankan fungsinya.
"Kemenpan selama ini masih kurang kreatif. Masih sebatas mengerjakan hal-hal rutin seputar pemberdayaan organisasi dan administrasi," kata Hajriyantousai menggelar Talkshow '4 Pilar Goes to Campus' di kampus UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Kamis (27/6/2013).
Politikus Partai Golkar ini juga menilai, gerakan reformasi yang terjadi Tahun 1998 silam rupanya jauh dari harapan rakyat Indonesia. Terlebih, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat tapi mengecewakan seperti sekarang ini.
"Masyarakat kecewa karena ada janji-janji reformasi yang belum bisa ditepati, meski upaya pembaruan itu telah berjalan lima belas tahun," ujarnya.
Janji-janji reformasi yang belum bisa ditepati, antara lain masalah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). "Reformasi berjanji akan memberantas KKN, tapi kenyataan hingga sekarang masih ada bahkan masih banyak," tukasnya.
Begitu pula mengenai keterbukaan. Baik itu keterbukaan perizinan, pembiayaan dan sebagainya dalam praktiknya masih belum terwujud. Artinya, masih ada yang ditutup-tutupi.
"Berarti belum ada keterbukaan seperti diharapkan. Mana ada KKN yang dilakukan secara terbuka?" tuturnya.
Karenanya, lanjut Hajri, kekecewaan masyarakat itu perlu diobati. Salah satu caranya dengan memperkuat etika para pejabat publik. Cara berpikir birokrat yang selama ini lebih banyak memerintah harus diubah menjadi melayani masyarakat.
Hajriyanto menambahkan, guna menegakkan sistem etika yang kuat di kalangan pejabat, perlu dibentuk satu badan kehormatan yang beranggotakan orang-orang di luar birokrasi, sehingga bisa lebih independen dan obyektif.
"Kemenpan selama ini masih kurang kreatif. Masih sebatas mengerjakan hal-hal rutin seputar pemberdayaan organisasi dan administrasi," kata Hajriyantousai menggelar Talkshow '4 Pilar Goes to Campus' di kampus UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Kamis (27/6/2013).
Politikus Partai Golkar ini juga menilai, gerakan reformasi yang terjadi Tahun 1998 silam rupanya jauh dari harapan rakyat Indonesia. Terlebih, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat tapi mengecewakan seperti sekarang ini.
"Masyarakat kecewa karena ada janji-janji reformasi yang belum bisa ditepati, meski upaya pembaruan itu telah berjalan lima belas tahun," ujarnya.
Janji-janji reformasi yang belum bisa ditepati, antara lain masalah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). "Reformasi berjanji akan memberantas KKN, tapi kenyataan hingga sekarang masih ada bahkan masih banyak," tukasnya.
Begitu pula mengenai keterbukaan. Baik itu keterbukaan perizinan, pembiayaan dan sebagainya dalam praktiknya masih belum terwujud. Artinya, masih ada yang ditutup-tutupi.
"Berarti belum ada keterbukaan seperti diharapkan. Mana ada KKN yang dilakukan secara terbuka?" tuturnya.
Karenanya, lanjut Hajri, kekecewaan masyarakat itu perlu diobati. Salah satu caranya dengan memperkuat etika para pejabat publik. Cara berpikir birokrat yang selama ini lebih banyak memerintah harus diubah menjadi melayani masyarakat.
Hajriyanto menambahkan, guna menegakkan sistem etika yang kuat di kalangan pejabat, perlu dibentuk satu badan kehormatan yang beranggotakan orang-orang di luar birokrasi, sehingga bisa lebih independen dan obyektif.
(stb)
