Menkum HAM minta Fahri baca UU Tipikor & KPK

Selasa, 25 Juni 2013 - 14:17 WIB
Menkum HAM minta Fahri...
Menkum HAM minta Fahri baca UU Tipikor & KPK
A A A
Sindonews.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Amir Syamsuddin menanggapi dingin terkait tudingan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah yang menyebut dirinya tidak mengambil langkah terkait banyaknya aksi penyadapan.

"Saya kira alangkah baiknya kalau beliau belajar dengan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK," sindir Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Amir menjelaskan, jika apa yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI itu telah tertuang secara lengkap di kedua undang-undang tersebut.

"Di situ semua sudah bisa menjawab semua pernyataan yang dia ucapkan," imbaunya.

Dirinya juga menyarankan kepada Fahri agar mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika sekiranya ada undang-undang yang dianggap tidak sesuai.

"Kalau ada hal-hal di dalam penerapan dalam penyadapan yang dirasa kurang nyaman bagi dia, seyogyanya dia silakan uji materi atau apa," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved