Nasir: Penolakan BBM tak langgar instruksi Lembang
Selasa, 18 Juni 2013 - 12:46 WIB
Nasir: Penolakan BBM tak langgar instruksi Lembang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil membantah pernyataan Anggota Majelis Syuro, Tifatul Sembiring jika penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melanggar intruksi hasil rapat di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
"Tidak ada kita melanggar kesepakatan di Lembang. Sejak awal kan sikap PKS jelas untuk menolak. Ini sudah patuh pada sikap dan pertahankan sikap itu," kata Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Kendati dirinya tidak mengikuti pertemuan itu, berdasarkan informasi yang diterimanya tidak ada kesepakatan di Lembang terhadap masalah tersebut. "Itu hanya pertemuan biasa," terangnya.
Sementara itu, terkait posisi tiga menteri mereka di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, ia meminta agar semua pihak tidak mengaitkan hal itu.
"Sejak awal Presiden Anis Matta, penolakan PKS berdasarkan kenaikan BBM tidak ada kaitannya dengan koalisi dan posisi PKS di Setgab, kami heran kenapa ada partai yang kaitkan dengan posisi PKS di Setgab," tuntasnya.
Sebelumnya, dikatakan Tifatul jika penolakan Fraksi PKS melanggar kesepakatan hasil pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Lembang, Bandung Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
"Tidak ada kita melanggar kesepakatan di Lembang. Sejak awal kan sikap PKS jelas untuk menolak. Ini sudah patuh pada sikap dan pertahankan sikap itu," kata Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Kendati dirinya tidak mengikuti pertemuan itu, berdasarkan informasi yang diterimanya tidak ada kesepakatan di Lembang terhadap masalah tersebut. "Itu hanya pertemuan biasa," terangnya.
Sementara itu, terkait posisi tiga menteri mereka di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, ia meminta agar semua pihak tidak mengaitkan hal itu.
"Sejak awal Presiden Anis Matta, penolakan PKS berdasarkan kenaikan BBM tidak ada kaitannya dengan koalisi dan posisi PKS di Setgab, kami heran kenapa ada partai yang kaitkan dengan posisi PKS di Setgab," tuntasnya.
Sebelumnya, dikatakan Tifatul jika penolakan Fraksi PKS melanggar kesepakatan hasil pertemuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Lembang, Bandung Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
(kri)
