Fraksi PKS di DPR Tolak Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasannya

Selasa, 23 Agustus 2022 - 07:50 WIB
loading...
Fraksi PKS di DPR Tolak Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Ini Alasannya
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan alasan subsidi energi BBM sudah lebih dari Rp500 triliun. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak wacana kenaikan harga BBM bersubsidi dengan alasan subsidi energi BBM sudah lebih dari Rp500 triliun. Pandangan ini ditegaskan oleh Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Sukamta.

"Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tahun 2022 sudah mencapai Rp500 trilliun itu tidak benar. Subsidi energi tahun 2022 sebesar Rp208,9 triliun itupun terdiri dari subsidi BBM dan LPG pertamina 149,4 T serta subsidi listrik 59,6 triliun. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang," ujar Sukamta, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Dampak Harga BBM Naik: Angka Kemiskinan Bakal Bertambah

Ia menyebutkan, sisa Rp343 triliun digunakan untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp108,4 triliun.

"Kompensasi ini alasannya untuk mendukung operasional Pertamina dan PLN dalam menyediakan BBM subsidi. Jadi ini subsidi ke Pertamina dan PLN bukan ke rakyat," ucap Sukamta.

Baca juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Pertalite Rp10 Ribu

Ia mengaku miris melihat kompensasi yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagian besar untuk membayar utang BUMN tersebut dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusajaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen.

"Pertamina saja beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada tahun 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh," kata dia.

Ia melihat, pemerintah membuat pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN dibayar oleh rakyat.

"Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN," tuturnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2292 seconds (11.97#12.26)