PKS sengaja tunggu dikeluarkan dari Setgab
Jum'at, 07 Juni 2013 - 07:04 WIB
PKS sengaja tunggu dikeluarkan dari Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, ketidakhadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kediaman wapres Boediono sebagai sebuah kesengajaan.
"Jadi ketidakhadiran PKS dalam rapat Setgab adalah bagian dari strategi untuk diposisikan dikeluarkan dari koalisi. Yang mana hal tersebut secara sadar ditunggu oleh oleh elite politik PKS terutama dari faksi sejahtera," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (6/6/2013) malam.
Sementara, lanjutnya, faksi keadilan yang dimotori Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring dan Salim Segaf Aljufri agaknya lebih realistis untuk kemudian memilih bersama-sama dengan koalisi dan membiarkan penilaian publik terhadap kondisi yang dialami oleh PKS.
"Dari hal tersebut ada dua strategi yang berbeda dalam melihat momentum kenaikan harga BBM dari dua faksi tersebut. Yang membedakan hanya pada proses yang ada," kata dia.
Dimana faksi keadilan berpikir bahwa momentum pembersihan justru ada di Pemilu 2014, yang mana karaktetistik politik PKS tidak lagi mencerminkan partai dakwah. "Hal ini kelihatan dari cara pengelolaan partai di bawah Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan kemudian Anis Matta," ucap Muradi.
Sebaliknya, kata dia, faksi sejahtera yang telah banyak berinvestasi dan menikmati segala akses politik dan materi masih berharap bertahan untuk tetap eksis di Pemilu 2014.
"Caranya pun sebenarnya terbaca yang mana memainkan isu-isu populis dimanfaatkan untuk setidaknya membuat kader-kader di level bawah masih percaya untuk "di-imami" oleh mereka," pungkasnya.
"Jadi ketidakhadiran PKS dalam rapat Setgab adalah bagian dari strategi untuk diposisikan dikeluarkan dari koalisi. Yang mana hal tersebut secara sadar ditunggu oleh oleh elite politik PKS terutama dari faksi sejahtera," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (6/6/2013) malam.
Sementara, lanjutnya, faksi keadilan yang dimotori Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring dan Salim Segaf Aljufri agaknya lebih realistis untuk kemudian memilih bersama-sama dengan koalisi dan membiarkan penilaian publik terhadap kondisi yang dialami oleh PKS.
"Dari hal tersebut ada dua strategi yang berbeda dalam melihat momentum kenaikan harga BBM dari dua faksi tersebut. Yang membedakan hanya pada proses yang ada," kata dia.
Dimana faksi keadilan berpikir bahwa momentum pembersihan justru ada di Pemilu 2014, yang mana karaktetistik politik PKS tidak lagi mencerminkan partai dakwah. "Hal ini kelihatan dari cara pengelolaan partai di bawah Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan kemudian Anis Matta," ucap Muradi.
Sebaliknya, kata dia, faksi sejahtera yang telah banyak berinvestasi dan menikmati segala akses politik dan materi masih berharap bertahan untuk tetap eksis di Pemilu 2014.
"Caranya pun sebenarnya terbaca yang mana memainkan isu-isu populis dimanfaatkan untuk setidaknya membuat kader-kader di level bawah masih percaya untuk "di-imami" oleh mereka," pungkasnya.
(kri)
