Pemilu Indonesia bertentangan dengan sistem presidensial
Rabu, 06 Maret 2013 - 13:02 WIB
Pemilu Indonesia bertentangan dengan sistem presidensial
A
A
A
Sindonews.com - Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dinilai telah salah besar dalam pelaksanaannya. Baik di pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan, pelaksanaan pemilu selama ini di Indonesia jelas telah bertentangan dengan sistem yang selama ini telah dianut.
“Apa yang dilakukan format pemilu sudah salah sejak awal. Contoh pemilu legislatif khususnya sejak tahun 1999 selalu lebih awal dibandingkan pilpres. Ini tidak sesuai dengan skema presidensial,“ kata Syamsudin dalam acara di diskusi bertajuk Pilkada Serentak: Solusi Politik Biaya Tinggi, di Cikini, Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Syamsudin menjelaskan, dalam sistem presidensial, jelas mengatur pemilihan presiden harus dilaksanakan lebih awal atau sekurang-kurangnya dilaksanakan bersama-sama dengan pemilu legislatif. “Ini dimaksudkan agar pilpres tidak didikte pileg,“ tegasnya.
Pada kesempatan itu, Syamsudin juga menyayangkan hasil pemilu selama ini, pileg selalu menentukan siapa pemenang di pilpres melalui pemberlakuan ambang batas pada pileg. “Kok presidensial tapi didikte legislatif. Ini anomali presidensial,“ tandasnya.
Maka itu, dia berharap, pemerintah segera menyadari hal ini. Jika pemerintah masih membiarkan, bisa dikategorikan telah menabrak aturan dari sistem pemerintahan presidensial. “Ini mestinya tidak dilanjutkan lagi,“ pungkasnya.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menegaskan, pelaksanaan pemilu selama ini di Indonesia jelas telah bertentangan dengan sistem yang selama ini telah dianut.
“Apa yang dilakukan format pemilu sudah salah sejak awal. Contoh pemilu legislatif khususnya sejak tahun 1999 selalu lebih awal dibandingkan pilpres. Ini tidak sesuai dengan skema presidensial,“ kata Syamsudin dalam acara di diskusi bertajuk Pilkada Serentak: Solusi Politik Biaya Tinggi, di Cikini, Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Syamsudin menjelaskan, dalam sistem presidensial, jelas mengatur pemilihan presiden harus dilaksanakan lebih awal atau sekurang-kurangnya dilaksanakan bersama-sama dengan pemilu legislatif. “Ini dimaksudkan agar pilpres tidak didikte pileg,“ tegasnya.
Pada kesempatan itu, Syamsudin juga menyayangkan hasil pemilu selama ini, pileg selalu menentukan siapa pemenang di pilpres melalui pemberlakuan ambang batas pada pileg. “Kok presidensial tapi didikte legislatif. Ini anomali presidensial,“ tandasnya.
Maka itu, dia berharap, pemerintah segera menyadari hal ini. Jika pemerintah masih membiarkan, bisa dikategorikan telah menabrak aturan dari sistem pemerintahan presidensial. “Ini mestinya tidak dilanjutkan lagi,“ pungkasnya.
(kur)
