Demokrat Sebut Alasan Pemerintah Tolak RUU Pemilu Lemah dan Rapuh
Rabu, 17 Februari 2021 - 08:13 WIB
loading...
Argumen pemerintah yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi UU Pemilu dan Pilkada, dan akan mengandalkan PKPU ini tidak menjawab permasalahan yang ada. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016 ( RUU Pemilu ). Segala kekurangan dalam aturan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, diperbaiki lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan bereaksi atas pernyataan tersebut. Dia melihat bahwa yang menjadi alasan pemerintah terkait RUU Pemilu ini sangat lemah dan rapuh.
"Alasan pemerintah menolak revisi UU Pemilu itu lemah dan rapuh. Sangat susah mengatur pemilu serentak dengan pilkada di tahun yang sama. Kalau tidak direvisi pasti semrawut nanti," kata Irwan saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Fraksi DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU Pemilu
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini pun menjelaskan bahwa RUU Pemilu sifatnya kumulatif terbuka, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu dan Pilkada harus ditindaklanjuti, seperti pengaturan penyelenggara pemilu antara pilkada dengan pemilu, di mana keduanya rezim yang berbeda.
"Belum kita bicara sengketa hasil nanti di MK. Itu bagaimana mengaturnya kalau pemilu dan pilkada serentak?," katanya.
Terkait saran Istana agar kekurangan sana sini terkait UU Pemilu cukup dilengkapi dengan PKPU, menurut Irwan, keinginan itu terlalu dipaksakan. Sebab, PKPU hanya mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan pemilu. PKPU tidak bisa mengatur hal yang bertentangan dengan UU di atasnya karena ada asas hierarki peraturan perundang-undangan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan bereaksi atas pernyataan tersebut. Dia melihat bahwa yang menjadi alasan pemerintah terkait RUU Pemilu ini sangat lemah dan rapuh.
"Alasan pemerintah menolak revisi UU Pemilu itu lemah dan rapuh. Sangat susah mengatur pemilu serentak dengan pilkada di tahun yang sama. Kalau tidak direvisi pasti semrawut nanti," kata Irwan saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Fraksi DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU Pemilu
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat ini pun menjelaskan bahwa RUU Pemilu sifatnya kumulatif terbuka, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilu dan Pilkada harus ditindaklanjuti, seperti pengaturan penyelenggara pemilu antara pilkada dengan pemilu, di mana keduanya rezim yang berbeda.
"Belum kita bicara sengketa hasil nanti di MK. Itu bagaimana mengaturnya kalau pemilu dan pilkada serentak?," katanya.
Terkait saran Istana agar kekurangan sana sini terkait UU Pemilu cukup dilengkapi dengan PKPU, menurut Irwan, keinginan itu terlalu dipaksakan. Sebab, PKPU hanya mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan pemilu. PKPU tidak bisa mengatur hal yang bertentangan dengan UU di atasnya karena ada asas hierarki peraturan perundang-undangan.
Lihat Juga :
