PPATK janji tetap transparan
Senin, 28 Januari 2013 - 16:56 WIB
PPATK janji tetap transparan
A
A
A
Sindonews.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menjalani rapat internal dengan Komisi III DPR, banyak yang menduga rapat tersebut untuk menyampaikan kepada PPATK, agar tidak terlalu mengumbar informasi ke masyarakat.
Ketua PPATK Muhammad Yusuf menegaskan, terlepas dari anggapan tersebut, dia berjanji, PPATK di bawah kepemimpinannya akan tetap terbuka.
"Ya nanti kita lihat (hasil rapat), kalau masukan positif kita pertimbangkan, yang terpenting masyarakat harus tahu, karena PPATK dibiayai rakyat melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), makanya saya bersama teman-teman memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2013).
Dirinya menyarankan, agar lembaga negara maupun DPR tidak perlu khawatir dengan apa yang disampaikan PPATK. Hal itu dilakukan jika memang DPR meyakini tidak ada transaksi mencurigakan di lembaganya.
"Kalau mau lebih baik, seharusnya sesuai dengan keinginan PPATK, kalau bersih kenapa risih, kalau benar kenapa takut," ucapnya.
Yusuf menerangkan, apa yang disampaikan kepada masyarakat, tentu masih akan sesuai dengan Undang-undang (UU) dan pasal yang mengatur tugas dan wewenang PPATK. Sehingga dirinya tidak akan melampaui hal itu dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
"Nanti kita lihat, tetapi sepanjang itu tidak melanggar hukum, sepanjang itu tidak haram, sepanjang itu bermanfaat, tetap lanjut (informasi ke publik)," pungkasnya.
Ketua PPATK Muhammad Yusuf menegaskan, terlepas dari anggapan tersebut, dia berjanji, PPATK di bawah kepemimpinannya akan tetap terbuka.
"Ya nanti kita lihat (hasil rapat), kalau masukan positif kita pertimbangkan, yang terpenting masyarakat harus tahu, karena PPATK dibiayai rakyat melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), makanya saya bersama teman-teman memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2013).
Dirinya menyarankan, agar lembaga negara maupun DPR tidak perlu khawatir dengan apa yang disampaikan PPATK. Hal itu dilakukan jika memang DPR meyakini tidak ada transaksi mencurigakan di lembaganya.
"Kalau mau lebih baik, seharusnya sesuai dengan keinginan PPATK, kalau bersih kenapa risih, kalau benar kenapa takut," ucapnya.
Yusuf menerangkan, apa yang disampaikan kepada masyarakat, tentu masih akan sesuai dengan Undang-undang (UU) dan pasal yang mengatur tugas dan wewenang PPATK. Sehingga dirinya tidak akan melampaui hal itu dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
"Nanti kita lihat, tetapi sepanjang itu tidak melanggar hukum, sepanjang itu tidak haram, sepanjang itu bermanfaat, tetap lanjut (informasi ke publik)," pungkasnya.
(maf)
