KPK diminta telusuri soal temuan PPATK
Jum'at, 04 Januari 2013 - 17:03 WIB
KPK diminta telusuri soal temuan PPATK
A
A
A
Sindonews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, tuduhan PPATK bahwa 42,71% anggota DPR terindikasi korupsi haruslah direspon cepat oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK).
“Ada baiknya KPK telusuri lebih jauh, kalau indikasi yang disebutkan PPATK, itu kan bisa benar, bisa juga salah karena potensi pelanggaran itu variatif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Dia menegaskan, PPATK seharusnya menjelaskan lebih detail tentang tuduhannya itu. Jika hanya persentase dan indikasi-indikasi saja yang disebut, maka yang muncul adalah polemik ataupun sengketa antar lembaga.
“Problem serius kita dalam bernegara adalah buruknya hubungan antar lembaga, ada ego sektoral, dan masing-masing menjalankan fungsinya dengan bentrok,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa soal tuduhan yang negatif memang sejak awal sering ditujukan ke DPR. Tuduhan PPATK soal 42,71 persen anggota DPR terindikasi korupsi juga bersifat spekatakuler karena mungkin ada anggota DPR yang melakukan korupsi, nakal. Namun, masih banyak juga angota DPR yang bekerja dengan baik.
“Kalau tuduhan PPATK benar kita tentu sangat prihatin, dan ini harus dibenahi dengan merekrut caleg 2014 lebih baik. Pemilu 2014 adalah momen penting untuk perbaikan dan partai mulai mengambil inisiatif memunculkan calon anggota DPR yang bersih, dan yang tak bersih dibuang saja,” tegasnya.
“Ada baiknya KPK telusuri lebih jauh, kalau indikasi yang disebutkan PPATK, itu kan bisa benar, bisa juga salah karena potensi pelanggaran itu variatif,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Dia menegaskan, PPATK seharusnya menjelaskan lebih detail tentang tuduhannya itu. Jika hanya persentase dan indikasi-indikasi saja yang disebut, maka yang muncul adalah polemik ataupun sengketa antar lembaga.
“Problem serius kita dalam bernegara adalah buruknya hubungan antar lembaga, ada ego sektoral, dan masing-masing menjalankan fungsinya dengan bentrok,” tegasnya.
Dia menjelaskan bahwa soal tuduhan yang negatif memang sejak awal sering ditujukan ke DPR. Tuduhan PPATK soal 42,71 persen anggota DPR terindikasi korupsi juga bersifat spekatakuler karena mungkin ada anggota DPR yang melakukan korupsi, nakal. Namun, masih banyak juga angota DPR yang bekerja dengan baik.
“Kalau tuduhan PPATK benar kita tentu sangat prihatin, dan ini harus dibenahi dengan merekrut caleg 2014 lebih baik. Pemilu 2014 adalah momen penting untuk perbaikan dan partai mulai mengambil inisiatif memunculkan calon anggota DPR yang bersih, dan yang tak bersih dibuang saja,” tegasnya.
(kur)
