Pemerintah akan larang dinasti politik dalam Pilkada

Sindonews.com - Belakangan terakhir marak munculnya calon kepala daerah memiliki ikatan kekeluargaan dengan kepala daerah sebelumnya. Seperti contohnya Makmun Ibnu Fuad yang terpilih menggantikan ayahnya Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan, Jawa Timur.

Fenomena dinasti politik juga terjadi di pemilihan wali kota Bekasi, dimana Sumiyati Mochtar Mohammad ikut dalam kontes Pilkada Bekasi menggantikan suaminya Mochtar Mohammad yang dibui karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menanggapi maraknya dinasti politik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan adanya revisi dalam undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004.

"Inilah yang sekarang ingin kita atur di revisi UU Nomor 32, karena banyaknya kasus-kasus seperti itu. Ada yang suami digantikan ke istri, bapak oleh anak, atau istri oleh suami dan sebagainya. Ini fenomena yang terjadi belakangan ini," ujatnya di Istana Negara Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2012).

Dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 itu, sambungnya, pihaknya akan mengatur hubungan tali darah satu tingkat ke bawah (anak) atau ke samping (suami/istri) agar tak diperbolehkan dalam Pilkada mendatang.

Namun, dia menjelaskan, tak diperbolehkan maju di sini bukan berarti pelarangan selamanya, namun diberi jeda waktu antara keluarga sebelumnya dengan yang akan maju.

"Ini tidak selamanya dilarang, jeda dulu satu periode. Nanti setelah kosong, diisi oleh yang lain boleh," kata mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu.

Gamawan mengatakan, rencana revisi UU tersebut sudah dalam tahap pembentukan tim dan tengah dibahas oleh DPR saat ini. Namun, dia tak memungkiri, jika ke revisi UU tersebut akan terbentur pada hak seseorang untuk maju dalam Pilkada.

"Di lain pihak orang banyak mempersoalkan itu karena ini kan dianggap hak asasi. Tapi kan hak asasi juga ada batasnya, baca juga pasal 28 c, yang kebebasan orang itu dibatasi juga oleh UU," paparnya.

Menurut Gamawan, dinasti politik hanya untuk mencari popularitas namun tak diimbangi dengan kapasitas atau kualitas seseorang untuk menjabat sebagai kepala daerah.

"Harusnya kalau demokrasi, kalau kualitasnya bagus enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan hanya soal popularitas, kapasitas untuk itu tidak cukup," pungkasnya.