Berantas koruptor, KPK diminta dekati parpol
Rabu, 12 Desember 2012 - 07:59 WIB
Berantas koruptor, KPK diminta dekati parpol
A
A
A
Sindonews.com - Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mendekati partai politik (parpol) sebagai pihak yang diajak kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Hal ini didasari dari jumlah kader parpol di legislatif maupun yang menjadi kepala daerah semakin banyak yang terjerat kasus korupsi.
"Juga harus dirangkul partai politik. Meski dari kalangan eksekutif masih lebih banyak (yang terjerat kasus korupisi) tapi legislatif itu bagian yang harus diperbaiki," ujar anggota komisi III Trimedia Panjaitan dalam sebuah diskusi DPP Taruna Merah Putih di Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurtunya, parpol mau tidak maju harus berbenah, jika tidak maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Kader yang bermasalah, merupakan masalah politik yang akan menganggu kinerja partai. Di partainya sendiri PDIP, saat ini ada sekitar 14 orang kader yang terkena masalah hukum.
Sekarang, partainya menerapkan kebijakan calon-calon kepala daerah yang menyalonkan diri dari PDIP harus bersih dari masalah hukum. Partai akan melacak jejak rekam dan baru menyetujui jika calon benar-benar bersih.
"Kita tidak mau kedepannya tersandera dengan orang kayak gini,"uijarnya.
Saat ini, menurutnya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat efektif, namun penindakan di sektor penerimaan belum maksimal. KPK terlalu fokus pada penindakan sektor pengeluaran negara, bukan pada sektor penerimaan negara.
"KPK bisa fokus kesana. Bayangkan dari APBN sebanyak Rp1300 triliun atau sekira Rp300 triliun merupakan belanja modal, dan 40 persen belanja modal kuita dikorup. Brapa keuangan negara yg menguap?," ujarnya.
"Juga harus dirangkul partai politik. Meski dari kalangan eksekutif masih lebih banyak (yang terjerat kasus korupisi) tapi legislatif itu bagian yang harus diperbaiki," ujar anggota komisi III Trimedia Panjaitan dalam sebuah diskusi DPP Taruna Merah Putih di Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurtunya, parpol mau tidak maju harus berbenah, jika tidak maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Kader yang bermasalah, merupakan masalah politik yang akan menganggu kinerja partai. Di partainya sendiri PDIP, saat ini ada sekitar 14 orang kader yang terkena masalah hukum.
Sekarang, partainya menerapkan kebijakan calon-calon kepala daerah yang menyalonkan diri dari PDIP harus bersih dari masalah hukum. Partai akan melacak jejak rekam dan baru menyetujui jika calon benar-benar bersih.
"Kita tidak mau kedepannya tersandera dengan orang kayak gini,"uijarnya.
Saat ini, menurutnya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat efektif, namun penindakan di sektor penerimaan belum maksimal. KPK terlalu fokus pada penindakan sektor pengeluaran negara, bukan pada sektor penerimaan negara.
"KPK bisa fokus kesana. Bayangkan dari APBN sebanyak Rp1300 triliun atau sekira Rp300 triliun merupakan belanja modal, dan 40 persen belanja modal kuita dikorup. Brapa keuangan negara yg menguap?," ujarnya.
(mhd)
