Swasembada Singkong

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah terealisasi dua tahun ke depan sepertinya harus direvisi.

Indikator bahwa program pangan mandiri itu masih terkendala berbagai masalah terlihat dari kisruh impor sejumlah komoditas pangan yang mencengangkan. Mewujudkan swasembada pangan memang punya tantangan yang tidak ringan mengingat sebanyak 65 persen kebutuhan pangan domestik harus dipenuhi dari luar negeri.

Anehnya, komoditas tersebut semua tersedia di dalam negeri, misalnya garam yang juga harus didatangkan dari Australia.

Bayangkan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi singkong terpaksa harus mengimpor dari sejumlah negara. Ini sungguh ironis sebagai sebuah negara agraris dengan lahan subur yang sangat luas.

Dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap bahwa impor singkong tercatat sebanyak 13.300 ton senilai USD 3,4 juta atau Rp32,3 miliar sampai Oktober 2012. Singkong sebanyak itu berasal dari sejumlah negara, di antaranya Thailand, Vietnam, China hingga Italia.

Persoalan singkong impor ini memang menarik untuk dicermati. Sebab Indonesia adalah negara yang memproduksi singkong terbesar di dunia sekaligus tercatat sebagai pengimpor singkong terbanyak di dunia.
Sebagaimana diungkapkan Bustanul Arifin, pakar pangan dari Universitas Lampung, total produksi singkong sekitar 28 juta ton per tahun, lebih tinggi dari China yang menghasilkan singkong sebanyak 26,6 juta ton per tahun.

Bahkan untuk tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim produksi singkong akan terjadi kelebihan (surplus) sebanyak 2,37 juta ton dari total produksi yang diperkirakan sebanyak 22,67 ton.

Adapun kebutuhan singkong dalam negeri untuk saat ini, menurut Direktur Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Kementan Maman Suherman, sekitar 20,3 juta ton per tahun. Kalau melihat angka produksi dan konsumsi singkong dari Kementan tersebut, lalu mengapa mesti mengadakan impor lagi?

Karena itu, tak aneh kalau Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mempertanyakan kebijakan pemerintah membuka keran impor singkong. “Impor singkong tidak seharusnya terjadi. Kenapa kita mengimpor singkong padahal kita bisa menanam di sini,itu nggak masuk logika,”tegas Suryo mempersoalkan impor singkong itu kemarin.

Adakah oknum pengusaha yang bermain di balik impor singkong demi meraih keuntungan belaka? Suryo tak menampik adanya pengusaha di balik praktik impor yang tak sehat tersebut, untuk itu ia meminta segera ditindak.

Terlepas dari persoalan impor singkong yang menggemaskan itu, kebutuhan singkong dalam tiga tahun terakhir ini memang boleh dikata melonjak pesat. Terutama untuk memenuhi pakan ternak, konsumsi masyarakat sampai dengan kebutuhan industri.

Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa pemerintah tidak menangkap peluang itu? Belum pernah terpublikasi aksi apa yang dilakukan Kementan dalam mendorong peningkatan produksi singkong guna memenuhi permintaan pasar yang begitu tinggi.

Sekarang pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk menghentikan impor singkong dengan mengacu pada data produksi dan konsumsi singkong di dalam negeri versi Kementan untuk tahun ini.

Apalagi pihak Kementan sendiri secara tegas menyatakan tidak tahu-menahu seputar pembukaan keran impor singkong, itu hanya inisiatif pengusaha yang mencari untung.

Kementan tak usah membela diri yang terpenting ditunggu sekarang adalah tindakan nyata dalam meningkatkan produksi untuk menghadang impor singkong.

Selain itu, keran impor komoditas lain juga perlu diamankan segera bila pemerintah serius untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2014 mendatang. Masih punya waktu dua tahun untuk membenahi semua kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan pangan bagi masyarakat.