Istana bantah terjadi keretakan kabinet
Selasa, 20 November 2012 - 11:02 WIB
Istana bantah terjadi keretakan kabinet
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Istana Kepresidenan membantah jika laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diartikan bahwa kabinet mengalami keretakan.
"Kalau dikatakan kabinet retak, saya kira tidak begitu. Presiden tentu bertanggungjawab dan akan melakukan apa saja agar kabinet bisa bekerja efektif demi berjalannya pembangunan," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono saat dihubungi, Selasa (20/11/2012).
Menurutnya, langkah Dipo melaporkan sejumlah kementrian yang melakukan praktik kongkalingkong memungkinkan lahirnya pro dan kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya Dipo melaporkan temuanya tersebut ke Presiden, namun ada yang pro bahwa langkah melaporkan ke KPK sebagai bentuk pembersihan penyelewengan.
Kata Heru, bisa jadi laporan Dipo tersebut membuat menteri yang dituduh menjadi tak nyaman. Padahal, menteri diangkat langsung oleh Presiden. Heru mengatakan, jika ada menteri yang tak nyaman bisa melaporkan langsung ke Presiden.
"Setiap menteri, ya mungkin saja merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, bisa langsung pula menyampaikan kepada Presiden," katanya.
Lebih lanjut, Heru mengatakan, jika kementeriannya bersih dari penyelewengan seharusnya para menteri tidak perlu resah dan bekerja seperti biasanya dengan sebaik mungkin dipenghujung pemerintahan ini.
"Sedangkan di kementerian yang mungkin memang terjadi penyelewengan, sebaiknya kooperatif untuk dibersihkan. Kalau ada menterinya yang ternyata ikut terlibat dalam penyelewengan, pasti Presiden akan mengambil tindakan," paparnya.
Heru mengaku, tidak tahu menahu pertimbangan tindakan yang diambil oleh Dipo, karena selama ini staf khusus Presiden tak pernah dilibatkan dalam hal itu, terlebih dalam menilai kementrian. Dia berharap kegaduhan di media massa atas pelaporan tersebut bisa segera berakhir, pasalnya hal ini mengganggu kinerja pemerintah.
"Saya pribadi berharap keonaran di media masa seperti ini segera diakhiri. Kalau memang ada penyelewengan uang negara, langsung saja diproses hukum. Keonaran seperti ini, pasti memancing peningkatan suhu politik, yang akhirnya bisa mengganggu kerja pemerintah, khususnya konsentrasi Presiden untuk mencapai setinggi mungkin kinerja pemerintah dipenghujung tugasnya," tutupnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai kabinet pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mulai retak. Pasalnya, langkah Dipo Alam yang melaporkan beberapa menteri ke KPK dilakukan justru tanpa koordinasi dengan Presiden SBY.
"Kalau Pak Dipo, lebih baik terbuka. Awalnya apresiasi, tentunya dengan bukti awal. Tapi setelah kami dengar jubir Presiden yang tidak koordinasi dengan presiden, ini sudah saling tikam dengan Presiden," ujar Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).
Kata dia, seharusnya sesama pembantu presiden saling kompak dan tidak saling tikam satu sama lain. Namun, antara seskab dan jubir presiden justru bertolak belakang.
"Ini seperti saling hujat, saling tikam dan buat hiruk pikuk kabinet. Saya khawatir apa yang disampaikan jubir jadi polemik internal. Dia bermanuver. Seorang seskab dan seorang jubir sudah berbeda pendapat, apakah itu atas instruksi Presiden?" jelas dia.
"Kalau dikatakan kabinet retak, saya kira tidak begitu. Presiden tentu bertanggungjawab dan akan melakukan apa saja agar kabinet bisa bekerja efektif demi berjalannya pembangunan," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono saat dihubungi, Selasa (20/11/2012).
Menurutnya, langkah Dipo melaporkan sejumlah kementrian yang melakukan praktik kongkalingkong memungkinkan lahirnya pro dan kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya Dipo melaporkan temuanya tersebut ke Presiden, namun ada yang pro bahwa langkah melaporkan ke KPK sebagai bentuk pembersihan penyelewengan.
Kata Heru, bisa jadi laporan Dipo tersebut membuat menteri yang dituduh menjadi tak nyaman. Padahal, menteri diangkat langsung oleh Presiden. Heru mengatakan, jika ada menteri yang tak nyaman bisa melaporkan langsung ke Presiden.
"Setiap menteri, ya mungkin saja merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, bisa langsung pula menyampaikan kepada Presiden," katanya.
Lebih lanjut, Heru mengatakan, jika kementeriannya bersih dari penyelewengan seharusnya para menteri tidak perlu resah dan bekerja seperti biasanya dengan sebaik mungkin dipenghujung pemerintahan ini.
"Sedangkan di kementerian yang mungkin memang terjadi penyelewengan, sebaiknya kooperatif untuk dibersihkan. Kalau ada menterinya yang ternyata ikut terlibat dalam penyelewengan, pasti Presiden akan mengambil tindakan," paparnya.
Heru mengaku, tidak tahu menahu pertimbangan tindakan yang diambil oleh Dipo, karena selama ini staf khusus Presiden tak pernah dilibatkan dalam hal itu, terlebih dalam menilai kementrian. Dia berharap kegaduhan di media massa atas pelaporan tersebut bisa segera berakhir, pasalnya hal ini mengganggu kinerja pemerintah.
"Saya pribadi berharap keonaran di media masa seperti ini segera diakhiri. Kalau memang ada penyelewengan uang negara, langsung saja diproses hukum. Keonaran seperti ini, pasti memancing peningkatan suhu politik, yang akhirnya bisa mengganggu kerja pemerintah, khususnya konsentrasi Presiden untuk mencapai setinggi mungkin kinerja pemerintah dipenghujung tugasnya," tutupnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai kabinet pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mulai retak. Pasalnya, langkah Dipo Alam yang melaporkan beberapa menteri ke KPK dilakukan justru tanpa koordinasi dengan Presiden SBY.
"Kalau Pak Dipo, lebih baik terbuka. Awalnya apresiasi, tentunya dengan bukti awal. Tapi setelah kami dengar jubir Presiden yang tidak koordinasi dengan presiden, ini sudah saling tikam dengan Presiden," ujar Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).
Kata dia, seharusnya sesama pembantu presiden saling kompak dan tidak saling tikam satu sama lain. Namun, antara seskab dan jubir presiden justru bertolak belakang.
"Ini seperti saling hujat, saling tikam dan buat hiruk pikuk kabinet. Saya khawatir apa yang disampaikan jubir jadi polemik internal. Dia bermanuver. Seorang seskab dan seorang jubir sudah berbeda pendapat, apakah itu atas instruksi Presiden?" jelas dia.
(san)
