Putusan PK Hengky Gunawan dipaksakan
Senin, 19 November 2012 - 17:05 WIB
Putusan PK Hengky Gunawan dipaksakan
A
A
A
Sindonews.com - Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati menjadi 15 tahun kepada gembong narkoba Henky Gunawan disesalkan anggota Komisi III DPR Indra. Menurutnya putusan itu penuh dengan kontroversi dan terkesan dipaksakan serta diadakan.
"Alasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipakai majelis hakim untuk membatalkan hukuman mati patut diduga sangat keliru. Karena justru terpidana narkoba tersebut telah melakukan pelanggaran HAM yang lebih besar, yakni HAM jutaan generasi penerus bangsa yang menjadi korban dari bandar narkoba, jelasnya dalam rilis, Senin (19/11/2012).
Narkoba, kata Indra, merupakan kejahatan yang luar biasa memiliki daya rusak lebih berbahaya dari korupsi dan terorisme. Menurutnya, putusan itu sangat mencederai rasa keadilan publik, terutama jutaan korban narkotika dan keluarganya.
Selain itu, lanjut Indra, persoalan dugaan pemalsuan salinan putusan dari 15 tahun diubah atau dipalsukan menjadi 12 tahun, dinilai sangat kental keterlibatan mafia narkoba.
"Oleh karena itu MA dan KY semestinya melakukan investigasi dan penyelidikan atas putusan gembong narkoba Hengky Gunawan ini," tegasnya.
Dia meminta, seluruh majelis hakim PK yang menyidangkan kasus gembong narkoba Hengky Gunawan dan juga panititera pengganti kasus tersebut, harus diperiksa.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pihak aparat penegak hukum harus memproses dugaan pidananya yakni pihak kepolisian menyelidiki dugaan pemalsuan putusan sedangkan KPK menyelidiki dugaan suap.
"Jadi dengan mudurnya Hakim Agung Ahmad Yamani, bukan berarti skandal atas putusan PK MA atas gembong narkoba Hengky Gunawan selesai. Dan MA tidak boleh lepas tangan dari skandal tersebut sampai segala sesuatunya jelas dan tuntas diperiksa," tandasnya.
"Alasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipakai majelis hakim untuk membatalkan hukuman mati patut diduga sangat keliru. Karena justru terpidana narkoba tersebut telah melakukan pelanggaran HAM yang lebih besar, yakni HAM jutaan generasi penerus bangsa yang menjadi korban dari bandar narkoba, jelasnya dalam rilis, Senin (19/11/2012).
Narkoba, kata Indra, merupakan kejahatan yang luar biasa memiliki daya rusak lebih berbahaya dari korupsi dan terorisme. Menurutnya, putusan itu sangat mencederai rasa keadilan publik, terutama jutaan korban narkotika dan keluarganya.
Selain itu, lanjut Indra, persoalan dugaan pemalsuan salinan putusan dari 15 tahun diubah atau dipalsukan menjadi 12 tahun, dinilai sangat kental keterlibatan mafia narkoba.
"Oleh karena itu MA dan KY semestinya melakukan investigasi dan penyelidikan atas putusan gembong narkoba Hengky Gunawan ini," tegasnya.
Dia meminta, seluruh majelis hakim PK yang menyidangkan kasus gembong narkoba Hengky Gunawan dan juga panititera pengganti kasus tersebut, harus diperiksa.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pihak aparat penegak hukum harus memproses dugaan pidananya yakni pihak kepolisian menyelidiki dugaan pemalsuan putusan sedangkan KPK menyelidiki dugaan suap.
"Jadi dengan mudurnya Hakim Agung Ahmad Yamani, bukan berarti skandal atas putusan PK MA atas gembong narkoba Hengky Gunawan selesai. Dan MA tidak boleh lepas tangan dari skandal tersebut sampai segala sesuatunya jelas dan tuntas diperiksa," tandasnya.
(lns)
