Gaduh dan tidak fokus

Tanda-tanda kinerja pemerintah mulai tidak fokus kian terasa.Tahun politik yang penuh konflik maju lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Pertarungan elite yang diwarnai kegaduhan politik berbalut saling tuding dan saling lapor kasus korupsi dan sejenisnya kian mengkhawatirkan. Kegaduhan politik itu tidak bisa dipandang hanya sebagai konsekuensi logis dari negara demokrasi yang bercirikan bebas berbeda pendapat. Tapi harus dilihat dari sisi sejauh mana kegaduhan itu memberi manfaat dalam iklim demokrasi atau sebaliknya memberi efek buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekarang kita kembalikan pada akal sehat kita masing-masing untuk menilai masih wajarkah cara-cara elite politik kita menunjukkan perbedaan pendapat dalam konflik terbuka? Indikasi penyimpangan anggaran di salah satu BUMN hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) direspons dengan pelaporan nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Seolah tak mau kalah seksi dengan temuan indikasi penyimpangan yang besarnya Rp37 triliun, pejabat negara menarik perhatian publik dengan rencana membeberkan nama-nama politikus Senayan yang hobi memeras BUMN.

Isu bergulir kencang dan akhirnya antiklimaks karena nama-nama yang disebutkan tidak sedahsyat dan santer diisukan sebelumnya. Publik pun kecewa. Lebih kecewa lagi kalau nanti ujung-ujungnya kompromi. Konflik terbuka hanyalah sarana bagi elite untuk saling kunci dan saling sandera antara mereka. Jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Terlepas dari apa sebenarnya niat para penyelenggara negara yang terlibat konflik terbuka itu,kegaduhan politik yang mereka ciptakan sangat merugikan.

Karena gaduh itu pejabat negara sudah pasti tidak akan fokus pada pekerjaan dan kewajibannya menjadi pelayan masyarakat. Bayangkan jika seorang menteri yang memiliki tugas berat memimpin dan memajukan kementeriannya justru terseret jauh dalam wacana konflik yang seharusnya bukan menjadi urusannya. Menteri Sekretaris Kabinet, misalnya, lebih banyak berperan sebagai produsen isu untuk memojokkan tokoh-tokoh parpol di DPR dan kabinet sendiri.Dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan sangat kontraproduktif bagi soliditas dan kinerja kabinet yang seharusnya menjadi tugas utamanya.

Belum lagi ketika data yang dia gunakan untuk menuduh itu ternyata kurang kuat alias sumir dan dibantah secara terbuka pula oleh rekannya di kabinet. Sungguh situasi yang memilukan. Bagaimana rakyat bisa mengharapkan pemerintahan bisa fokus bekerja jika lingkungan kerjanya sendiri begitu banyak distorsi? Jika memang ada indikasi korupsi mengapa tidak langsung dilaporkan saja ke kejaksaan atau KPK agar segera disidik.

Mengapa selalu diungkapkan ke publik dulu, kemudian menjadi polemik panjang yang melelahkan. Pemerintah pasti akan mendapat sorotan lebih tajam daripada lembaga negara lain. Ini wajar karena merekalah yang bertanggung jawab atas bagus tidaknya kondisi negara dalam lima tahun masa jabatan mereka. Sorotan publik ke lembaga lain seperti DPR juga tak kalah kerasnya.Termasuk sorotan ke KPK agar tidak terseret dalam arus permainan kegaduhan politik dan fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Kegaduhan politik yang berkepanjangan juga akan menimbulkan apatisme publik yang semakin dalam terhadap penyelenggara negara. Jika dibiarkan, apatisme itu akan bermuara pada krisis kepercayaan yang serius.Apa yang terjadi jika rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemimpinnya? Pejabat yang demikian sebenarnya sudah tidak memiliki legitimasi moral sebagai abdi masyarakat.Jadi menciptakan kegaduhan politik, atas nama apa pun, tidak akan berdampak baik; justru kontraproduktif,menghabiskan waktu dan energi.