Generasi owner

Sindonews.com - Sekarang harus jadi generasi owner bukan mencari pekerjaan. Demikian harapan Ciputra, menyusul kegalauan pengusaha papan atas itu terhadap rendahnya minat masyarakat untuk memilih profesi sebagai wirausahawan.

Pengusaha properti itu yang kini getol mencetak wirausahawan muda melalui sejumlah lembaga pendidikan yang sudah dirintis sejak lama meliputi ratusan sekolah dan empat universitas, mengakui minimnya minat masyarakat menjadi entrepreneur adalah dampak sebagai negara bekas jajahan. Sebagai negara yang mengalami penjajahan selama lebih dari 350 tahun, membawa dampak buruk terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat, di antaranya telah membonsai jiwa kewirausahaan.

Dalam masa penjajahan, para pribumi hanya dijadikan buruh dan kurir. “Akibatnya, jiwa kewirausahawan dalam diri masyarakat menjadi minim,” papar Ciputra kepada Global Entrepreneurship Weekdi Gedung Bank Indonesia kemarin. Celakanya, hingga saat ini kondisi tersebut belum bisa diatasi secara maksimal.Terbukti, sebagian besar masyarakat masih menjadikan profesi wirausaha sebagai pilihan kedua.

Fakta lain, setiap pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) peminatnya membeludak. Padahal, daya tampung yang tersedia untuk PNS baru sangat terbatas. Kisah sedih para calon PNS pun selalu menjadi sajian menarik di media massa, misalnya ada calon menjadi korban penipuan dengan membayar puluhan hingga ratusan juta rupiah demi meraih cita-cita menjadi PNS. Bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga,populasi wirausahawan di Indonesia memang belum bisa dibanggakan.

Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang memberikan sambutan dalam acara Global Entrepreneurship Week mengutip hasil survei entrepreneur yang digelar Bank Dunia empat tahun lalu, yang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan entrepreneur di negeri ini masih tertinggal jauh dengan Malaysia,apalagi dengan Singapura.

Jumlah wirausahawan di Malaysia tercatat 4 persen dari total penduduk, dan Singapura mencapai 7,2 persen dari jumlah penduduk. Sementara Indonesia,baru tercetak sekitar 1,65 persen dari 240 juta penduduk. Sebenarnya, masalah yang menjadi kendala rendahnya tingkat pertumbuhan wirausaha di Indonesia sudah terpetakan dengan baik oleh pemerintah, tetapi cara dan strategi mengatasinya yang belum terlihat. Mengutip pernyataan Wapres, bahwa setidaknya ada enam kategori yang menghambat pertumbuhan wirausaha di Indonesia.

Pertama, masalah ketertiban dan aturan main yang jelas. Sebuah daerah yang mengalami gangguan keamanan termasuk berbagai pungutan liar menjadi “lahan” kritis bagi pertumbuhan kewirausahaan. Kedua, kestabilan ekonomi makro yang sangat penting bagi wirausaha untuk kalkulasi bisnisnya. Ketiga, berkaitan masalah infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap biaya bisnis.

Persoalan infrastruktur masih terus mengganjal di berbagai daerah. Keempat, terkait regulasi baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerbitan regulasi harus mendukung iklim entrepreneurship sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Kelima, berhubungan dengan perbankan yang menyediakan layanan finansial bagi pebisnis baik yang besar maupun yang mikro. Dan keenam, terkait masalah tenaga kerja yang terlatih.

Kalau persoalan yang mengganjal pertumbuhan wirausaha di negeri ini sudah terpetakan dengan baik, lalu apa kendala pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan wirausaha yang masih memprihatinkan? Bukankah kalangan wirausaha ini salah satu motor pertumbuhan ekonomi? Karena itu, untuk mencetak para wirausaha tangguh tidak boleh sepenuhnya dibebankan pada pemerintah. Kita berharap agar lahir Ciputra baru lebih banyak lagi, dengan tetap mengusung konsep generasi owner.