Konflik KPK-Polri, kemenangan koruptor?
Senin, 08 Oktober 2012 - 10:31 WIB
Konflik KPK-Polri, kemenangan koruptor?
A
A
A
Sindonews.com - Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)oleh Polri akan berdampak besar bagi efektivitas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pertarungan KPK-Polri hanya akan menjadi kemenangan bagi para koruptor.
"Esensi dari pemberantasan korupsi ialah bersama-sama melawan korupsi bukan bertengkar antar sesama yang memiliki mandat pemberantasan korupsi. Kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam terkait kejadian beberapa bulan belakangan ini," ujar Rektor UGM Pratikno, Senin (8/10/2012).
Melihat adanya ancaman pelemahan KPK, Pratikno mengimbau, agar berbagai pihak yang ingin melemahkan KPK menghentikan segala macam tindakan tersebut. Hal tersebut demi untuk menjaga penegakan hukum anti korupsi yang memadai dan menjaga optimisme rakyat Indonesia.
Dia juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu mengambil langkah cepat dan tepat mendukung KPK sepenuhnya dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.
"Presiden wajib mengupayakan penguatan posisi KPK sebagai lembaga extra-ordinary yang dibutuhkan dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi. Kami pun mendesak DPR RI menghentikan revisi UU (undang-undang) KPK yang melemahkan kelembagaan KPK," imbuhnya.
Pratikno juga menyerukan, agar rakyat Indonesia waspada terhadap segala bentuk kriminalisasi dan pelemahan gerakan pemberantasa korupsi yang mungkin saja muncul tiap waktu dengan bentuk yang berbeda-beda.
Pemberantasan korupsi butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia, karena tidak hanya dukungan hukum yang dibutuhkan tapi juga dukungan kebudayaan.
"Esensi dari pemberantasan korupsi ialah bersama-sama melawan korupsi bukan bertengkar antar sesama yang memiliki mandat pemberantasan korupsi. Kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam terkait kejadian beberapa bulan belakangan ini," ujar Rektor UGM Pratikno, Senin (8/10/2012).
Melihat adanya ancaman pelemahan KPK, Pratikno mengimbau, agar berbagai pihak yang ingin melemahkan KPK menghentikan segala macam tindakan tersebut. Hal tersebut demi untuk menjaga penegakan hukum anti korupsi yang memadai dan menjaga optimisme rakyat Indonesia.
Dia juga mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu mengambil langkah cepat dan tepat mendukung KPK sepenuhnya dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.
"Presiden wajib mengupayakan penguatan posisi KPK sebagai lembaga extra-ordinary yang dibutuhkan dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi. Kami pun mendesak DPR RI menghentikan revisi UU (undang-undang) KPK yang melemahkan kelembagaan KPK," imbuhnya.
Pratikno juga menyerukan, agar rakyat Indonesia waspada terhadap segala bentuk kriminalisasi dan pelemahan gerakan pemberantasa korupsi yang mungkin saja muncul tiap waktu dengan bentuk yang berbeda-beda.
Pemberantasan korupsi butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia, karena tidak hanya dukungan hukum yang dibutuhkan tapi juga dukungan kebudayaan.
(mhd)
