SBY minta cegah korupsi di lima area rawan

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada lima sektor yang menjadi sarang korupsi di Indonesia.

Pertama adalah korupsi dengan mengeruk uang APBN dan APBD. Pada area ini, menurut SBY melibatkan anggota DPR, DPRD, serta unsur pemerintah pusat dan daerah.

"Dua tahun terakhir saya lihat masih terjadi korupsi dan melibatkan DPR, DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah yang merugikan negara. Ini jadi prioritas utama. Area yang rawan korupsi," tegas SBY dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Pada kasus itu, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar para oknum ditindak tegas tanpa melihat oknum itu siapa dan dari partai mana.

"Utamakan pencegahan. Kalau terjadi, penindakan dengan tegas siapapun. Siapapun, dari parpol manapun, dari daerah manapun apapun profesinya," tegas Presiden.

Kedua, proyek pengadaan barang dan jasa juga rawan korupsi. SBY melihat masih banyaknya mark up dalam pengadaan barang dan jasa itu.

"Harga Rp1 miliar diminta pada negara suruh beli Rp2 miliar. Ada kerawanan sepeti itu. Dibagi-bagi mereka yang kongkalikong untuk laksanakan mark up. Melibatkan pengusaha yang memarkup-kan," katanya.

Ketiga, adalah sektor perpajakan. Menurutnya, perpajakan sangat penting. Negara lain tengah mengalami krisis dan memiliki kesulitan perpajakan. Indonesia tidak mengalami krisis justru mengalami pertumbuhan terus-menerus.

"Kita tidak krisis tapi justru tingkatkan pertumbuhan terus menerus. Salah satunya sistem perpajakan yang meningkat," tutur SBY.

Keempat, bea dan cukai. "Bea dan cukai ini juga rawan. Saya sering ke luar negeri hitung-hitungan kerja sama perdagangan. Menurut mereka surplus, tapi kita defisit. Ini bisa terjadi ada barang Indonesia tidak lewat pintu yang benar, tidak tercatat, tidak masuk pada negara. Bea pajak dan cukai itu lalu sampai ke negara lain," paparnya.

Dan kelima yaitu sektor pertambangan minyak dan gas. Atas hal itu, SBY sudah menyampaikan kepada BPK, PPATK, Kepolisian dan secara tidak langsung ke KPK untuk mengusut korupsi di lima sektor tersebut.

"Saya seiya sekata, untuk mencegah korupsi di lima area tadi. Penegak hukum ini harus saling bekerja sama dalam menegakan hukum seadil-adilnya, tidak perlu saling bersaing. KPK penting, Polri, Kejagung penting. Tanpa harus berebut popularitas, tugas secara profesional, serius dan tuntas," tandasnya.