Golkar sanksi kader dicapreskan parpol lain

Sindonews.com - Partai Golkar belum memiliki sejumlah aturan atau sanksi bagi kader yang nekat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dari partai politik (parpol) lain. Namun, dalam waktu dekat aturan itu akan dibuat.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari mengatakan meski belum ada aturannya yang tetap, namun Golkar sudah memiliki pola sanksi untuk mereka yang nekat dicalonkan oleh parpol lain. Menurutnya, bagi kader Golkar yang mencalonkan atau dicalonkan jadi capres harus melalui kesepakatan.

"Ada beberapa pola, yang paling ringan kader Golkar yang dicalonkan dari parpol lain harus nonaktif dari kepengurusan, paling berat dibehentikan dari kepengurusan," tegasnya di sela-sela Rapimnas Partai Golkar, di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6/2012).

Sementara kader yang tidak masuk dalam kepengurusan, akan diberhentikan dari keanggotaan partai."Namun pemberhentikan tetap ada mekanisme dan forumnya," ujar Hajriyanto.

Namun demikian, Wakil Ketua MPR ini berharap, Golkar sebagai partai modern yang menjunjung tinggi proses demokrasi tetap mengambil langkah terbaik. Jika ada kader yang melanggar sebaiknya disanksi ringan.

"Menurut saya, sanksi ringan itu mencerminkan demokrasi, yang lebih penting lagi tidak menghilangkan hak memilih dan dipilih," kata dia.

Dalam penyusunan sanksi yang ingin diterapkan, lanjut Hajriyanto, jangan ada tendensi politik terhadap kader lain, melainkan demi kepentingan bersama dengan mekanisme yang telah menjadi ketetapan bersama.

"Menyusun kira-kira aturan dan mekanisme memberikan sanksi, tidak mungkin sanksi itu diberikan berdasarkan suka atau tidak suka," imbuhnya.

Lebih Jauh Hajriyanto menjelaskan, pemberian sanksi bagi kader belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya yang tidak efektif.

"Pertama, dicalonkan di partai lain cuma nonaktif, kedua nonaktif tidak boleh menggunakan atribut partai, ternyata tidak efektif, jadi diberhentikan," pungkasnya.(lin)