DPR Minta Gugus Tugas dan Pemda Sinkronisasi Data Kasus Covid-19

JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk melakukan sinkronisasi data kasus Corona dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Basis data ini penting untuk mengambil langkah penanganan lebih lanjut. Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Virtual Komisi VIII DPR dengan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Senin (6/4/2020).

“Komisi VIII DPR meminta kepada Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan sinkronisasi data, pemetaan termasuk rapid test persebaran Covid-19 untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan.

Kemudian, politikus PAN ini melanjutkan, Komisi VIII DPR juga siap melakukan kerja sama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mendistribusikan berbagai alat kesehatan (alkes) ke berbagai daerah di Indonesia.

“Komisi VIII DPR RI siap bekerja sama dengan Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam mempercepat distribusi masker, hand sanitizer, disinfektan maupun Alat Perlindungan Diri (APD) untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di berbagai daerah,” ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

Selain itu, Yandri menambahkan, Komisi VIII DPR juga meminta Doni memberikan jawaban secara tertulis terkait pertanyaan yang belum sempat terjawab.

“Komisi VIII DPR meminta kepada BNPB untuk memberikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan dari anggota Komisi VIII yang belum dijawab,” tuturnya.