Anggota DPR Ini Minta Pelibatan Penuh TNI dalam Penanganan Corona
Anggota DPR Ini Minta Pelibatan Penuh TNI dalam Penanganan Corona
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Willy Aditya meminta TNI dilibatkan penuh dalam proses penanganan virus corona atau Covid-19. Permintaan ini disampaikannya karena melihat peran penanganan Covid-19 oleh gugus tugas masih saja belum optimal.
Hal ini bisa dilihat dari berbagai laporan mengenai distribusi APD, arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belim kunjung terlaksana.
"Di Jakarta, kita lihat, angkutan publik masih padat. Tidak terjadi physical distancing. Jalan-jalan malah lebih ramai. Padahal seruan work from home belum dicabut. Ini bukan PSBB namanya kalau begini, tapi 'santai-santai bae' orang Palembang bilang," kata Willy dalam siaran pers yang diterima, Senin (6/4/2020).
"Kemarin saya dengar sejumlah orang ditangkap oleh polisi di Benhil, karena mengadakan kumpul-kumpul. Tetapi hari ini orang berkerumun di mana-mana. Di jalanan, di stasiun, di pasar, dsb. Ini kontradiktif namanya kalau begini," imbuhnya.
(Baca juga: Politikus PDIP: Naikkan Status Imbauan Menjadi Perintah Tidak Mudik)
Kemudian, Willy melanjutkan, arus mudik terus berlangsung di sejumlah daerah. Seperti Garut, Jawa Barat, misalnya, lebih dari 2.500 orang tiba dari Jakarta sampai 3 April kemarin. Di Ciamis bahkan tercatat ada 18 ribu pemudik per tanggal 5 April kemarin.
Jika konsisten, otomatis mereka akan menjadi ODP (orang dalam pengawasan). Semua ini, menunjukkan belum padunya pemegang otoritas dalam upaya penanganan wabah.
"Kita ini sebenarnya mau seperti apa? Sudah seminggu PP PSBB keluar, penerapannya sama sekali belum ada. Harusnya jalanan dan perkantoran semakin sepi, ini malah sebaliknya," tukasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melihat, peran yang dimainkan oleh TNI dalam upaya penanganan juga belum optimal. Padahal TNI adalah entitas yang memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas untuk membantu mengatasi wabah virus corona.
Oleh karena itu, politikus Nasdem ini meminta kepada pemerintah agar pelibatan TNI tidak setengah-setengah di gugus tugas penanganan Covid-19 ini. Apalagi, TNI juga punya OMSP (operasi militer selain perang).
Menurutnya, dalam konteks penanganan Covid-19, TNI bisa dioptimalkan di berbagai sektor. Di Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 34/2004 tengang TNI menguraikan wujud dari OMSP antara lain membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Selain itu juga ikut membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan," ujarnya.
Hal ini bisa dilihat dari berbagai laporan mengenai distribusi APD, arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belim kunjung terlaksana.
"Di Jakarta, kita lihat, angkutan publik masih padat. Tidak terjadi physical distancing. Jalan-jalan malah lebih ramai. Padahal seruan work from home belum dicabut. Ini bukan PSBB namanya kalau begini, tapi 'santai-santai bae' orang Palembang bilang," kata Willy dalam siaran pers yang diterima, Senin (6/4/2020).
"Kemarin saya dengar sejumlah orang ditangkap oleh polisi di Benhil, karena mengadakan kumpul-kumpul. Tetapi hari ini orang berkerumun di mana-mana. Di jalanan, di stasiun, di pasar, dsb. Ini kontradiktif namanya kalau begini," imbuhnya.
(Baca juga: Politikus PDIP: Naikkan Status Imbauan Menjadi Perintah Tidak Mudik)
Kemudian, Willy melanjutkan, arus mudik terus berlangsung di sejumlah daerah. Seperti Garut, Jawa Barat, misalnya, lebih dari 2.500 orang tiba dari Jakarta sampai 3 April kemarin. Di Ciamis bahkan tercatat ada 18 ribu pemudik per tanggal 5 April kemarin.
Jika konsisten, otomatis mereka akan menjadi ODP (orang dalam pengawasan). Semua ini, menunjukkan belum padunya pemegang otoritas dalam upaya penanganan wabah.
"Kita ini sebenarnya mau seperti apa? Sudah seminggu PP PSBB keluar, penerapannya sama sekali belum ada. Harusnya jalanan dan perkantoran semakin sepi, ini malah sebaliknya," tukasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini melihat, peran yang dimainkan oleh TNI dalam upaya penanganan juga belum optimal. Padahal TNI adalah entitas yang memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas untuk membantu mengatasi wabah virus corona.
Oleh karena itu, politikus Nasdem ini meminta kepada pemerintah agar pelibatan TNI tidak setengah-setengah di gugus tugas penanganan Covid-19 ini. Apalagi, TNI juga punya OMSP (operasi militer selain perang).
Menurutnya, dalam konteks penanganan Covid-19, TNI bisa dioptimalkan di berbagai sektor. Di Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 34/2004 tengang TNI menguraikan wujud dari OMSP antara lain membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Selain itu juga ikut membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan," ujarnya.
(maf)
Explore More