Lockdown:Pemerintah Tidak Siap

Senin, 06 April 2020 - 06:35 WIB
Lockdown:Pemerintah Tidak Siap
Lockdown:Pemerintah Tidak Siap
A A A
Ogiandhafiz Juanda Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional,

Direktur Treas Constituendum Institute





VIRUS korona (Covid-19) terus menyebar dan memicu keadaan darurat nonpolitik dalam skala besar di hampir seluruh belahan dunia. Di Indonesia, jumlah kasus virus korona yang tercatat hingga Rabu (1/4) sebanyak 1.677 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 157 orang.

Selama beberapa hari terakhir, muncul desakan dari sebagian kelompok masyarakat yang menyerukan pemerintah untuk segera melakukan lockdown menyusul terus meningkatnya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Dalam pandangan mereka, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi tingkat kontaminasi serta memutus rantai penyebaran virus yang dianggap mematikan tersebut. Di lain pihak, kelompok yang tidak setuju dengan wacana atau rencana lockdown menganggap bahwa pandemi virus korona ini tidak bisa hanya dilihat dan berorientasi pada masalah kesehatan. Lebih jauh dari itu, lockdown ini akan berpotensi menimbulkan dampak dan masalah baru bagi kelompok masyarakat tertentu.

Sistem Pencegahan

Perbincangan dan desakan kepada pemerintah untuk segera melakukan lockdown juga didasarkan atas apa yang sedang dan telah dilakukan oleh negara lain. Padahal, hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa Indonesia harus melakukan skenario yang sama. Keputusan untuk melakukan lockdown bukanlah satu keputusan yang mudah. Apalagi, dinamika yang terjadi di setiap negara juga berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda pula.

Dalam skema konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tetapi, di dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan adanya istilah lockdown . Padahal, definisi lockdown menjadi penting agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru melahirkan satu masalah baru di tengah perdebatan yang berkembang di dalam masyarakat.

Secara formal, undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai karantina dalam rumah (Pasal 1 angka 8), karantina rumah sakit (Pasal 1 angka 9), karantina wilayah (Pasal 1 angka 10) dan pembatasan sosial berskala besar (Pasal 1 angka 11). Tetapi secara teknis, pijakan hukum ini tidaklah sempurna mengingat belum adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai batas-batas dan tata cara pelaksanaannya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1248 seconds (11.252#12.26)