DPR: Luhut Panjaitan Seharusnya Prioritaskan Keselamatan Manusia
DPR: Luhut Panjaitan Seharusnya Prioritaskan Keselamatan Manusia
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub Luhut Binsar Panjaitan yang menunda penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta, sebagaimana direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat respons dari sejumlah kalangan. Termasuk di antaranya dari anggota DPR. (Baca juga: Setuju Larangan Beroperasi, Sopir Bus Minta DKI Jamin Kelangsungan Hidup)
Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Ahmad Sahroni mengingatkan pemerintah langkah-langkah penyelamatan jiwa manusia dari ancaman kematian akibat wabah virus Corona (COVID-19) adalah prioritas utama dan sangat urgent untuk segera dilakukan. (Baca juga: Belum Ditutup Akses Keluar Masuk Jakarta, Penumpang Bus AKAP Turun 50 Persen)
”Upaya penyelamatan jiwa manusia jangan sampai dinomorduakan hanya karena pemerintah belum menemukan formula atau solusi yang tepat dalam menangani penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Jangan sampai jiwa manusia terus kehilangan akibat ketidaksiapan pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (31/3/2020).
Politikus muda Nasdem ini melihat migrasi penduduk dari satu wilayah ke dalam penyebaran COVID-19. Karena itu dia mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghentikan operasi bus AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Terlebih Jakarta adalah wilayah dengan penyebaran COVID-19 terbesar di seluruh Indonesia.
“Tepat apa yang dilakukan Gubernur DKI, mengingat data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mencatat 283 pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien COVID-19 sejak awal Maret 2020,” jelas Sahroni.
Oleh karenanya Sahroni merasa heran jika Menko Luhut Binsar Panjaitan menunda langkah penghentian operasioanal AKAP tersebut hanya dengan alasan menunggu kajian dampak ekonomi rampung.
”Mengutip sebuah pernyataan dan sikap Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dalam menghadapi COVID-19 yang menyatakan Kami tahu cara menghidupkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia,” ujar Sahroni.
Untuk itu, ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan bisa bersikap bijak dan meniru apa yang dilakukan Nana Addo dalam menghadapi persoalan COVID-19 di negaranya.
Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghentikan operasional bus AKAP, bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus Corona.
"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran virus Corona ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," kata Anies.
Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Ahmad Sahroni mengingatkan pemerintah langkah-langkah penyelamatan jiwa manusia dari ancaman kematian akibat wabah virus Corona (COVID-19) adalah prioritas utama dan sangat urgent untuk segera dilakukan. (Baca juga: Belum Ditutup Akses Keluar Masuk Jakarta, Penumpang Bus AKAP Turun 50 Persen)
”Upaya penyelamatan jiwa manusia jangan sampai dinomorduakan hanya karena pemerintah belum menemukan formula atau solusi yang tepat dalam menangani penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Jangan sampai jiwa manusia terus kehilangan akibat ketidaksiapan pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (31/3/2020).
Politikus muda Nasdem ini melihat migrasi penduduk dari satu wilayah ke dalam penyebaran COVID-19. Karena itu dia mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menghentikan operasi bus AKAP dan bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Terlebih Jakarta adalah wilayah dengan penyebaran COVID-19 terbesar di seluruh Indonesia.
“Tepat apa yang dilakukan Gubernur DKI, mengingat data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mencatat 283 pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien COVID-19 sejak awal Maret 2020,” jelas Sahroni.
Oleh karenanya Sahroni merasa heran jika Menko Luhut Binsar Panjaitan menunda langkah penghentian operasioanal AKAP tersebut hanya dengan alasan menunggu kajian dampak ekonomi rampung.
”Mengutip sebuah pernyataan dan sikap Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo dalam menghadapi COVID-19 yang menyatakan Kami tahu cara menghidupkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia,” ujar Sahroni.
Untuk itu, ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Luhut Binsar Pandjaitan bisa bersikap bijak dan meniru apa yang dilakukan Nana Addo dalam menghadapi persoalan COVID-19 di negaranya.
Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghentikan operasional bus AKAP, bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta. Kebijakan penghentian operasi bus tersebut merupakan langkah antisipasi mewabahnya virus Corona.
"Harapannya, dengan pelarangan ini, maka akan bisa menekan penyebaran virus Corona ini di daerah-daerah tujuan yang selama ini informasi dan laporan dari daerah itu terjadi peningkatan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan) yang cukup signifikan," kata Anies.
(cip)
Explore More