Meretas Pilihan Terbatas
Meretas Pilihan Terbatas
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia
Dunia sedang berduka. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat di berbagai belahan dunia seketika telah berhasil melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi masyarakat. Menurut lembaga-lembaga ternama dunia, IMF, JP Morgan, perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam, bahkan bisa negatif. Terakhir IMF sudah menyatakan bahwa ini adalah resesi dunia. Kini semua negara tengah berjuang keras melawan penyebaran virus corona demi melindungi masyarakatnya dari ancaman kehancuran sosial dan ekonomi, tak terkecuali Indonesia.
Persebaran Covid-19 di Indonesia kian meluas. Hingga Minggu, 29 Maret 2020 telah terkonfirmasi kasus positif sebanyak 1.285 kasus. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat cepat setiap harinya. Hampir semua wilayah di Indonesia kini mulai terpapar virus corona. Ironisnya, di tengah semakin meningkatnya jumlah kasus di Indonesia, sejumlah tenaga medis mengakui rumah sakit di dalam negeri mulai mengalami kesulitan dalam menangani penyebaran penyakit virus corona ini. Terutama terkait dengan perlengkapan kesehatan baik terkait keberadaan maupun betapa sulit pengadaannya.
Fokus Anggaran
Sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, fokus anggaran pemerintah kini untuk kemanusiaan dan kesehatan. Kondisi yang terjadi kini memaksa pemerintah untuk mendahulukan penyelamatan nyawa rakyat. Menyelamatkan nyawa rakyat juga telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak untuk hidup adalah hak setiap orang, dan negara wajib melindungi. Pada kondisi genting saat ini, sudah saatnya pemerintah pusat memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menuntaskan masalah pandemi Covid-19 ini.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menekankan pentingnya penerapan stimulus fiskal yang efektif dalam rangka mengatasi dampak Covid-19. Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah membawa konsekuensi bahwa subsidi, insentif, pemberian cash transfer merupakan strategi umum yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan dua paket stimulus fiskal dan menyiapkan paket stimulus berikutnya yang lebih besar mencakup aspek kesehatan, social safety program, insentif sektor industri, untuk tetap menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan walaupun kita tahu pasti akan terkoreksi.
Sejatinya, memberikan stimulus fiskal yang tak sedikit saat ini bukan hal yang mudah bagi Indonesia, mengingat hingga akhir 2019 kinerja ekonomi kita sedikit meleset dari harapan kita semua. Sebab itu, modal fiskal pemerintah sangatlah terbatas dan diperlukan portofolio kebijakan yang lebih lebar dengan opsi yang terbuka walaupun tetap harus dilakukan dengan tata kelola yang benar dan baik.
Menanti Stimulus Fiskal
Bagaimana negara lain? Australia, negara tersebut memberikan stimulus sebesar USD17,6 miliar antara lain untuk insentif pajak, bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengangguran, dan pensiunan, subsidi upah, termasuk di bidang kesehatan. Selain itu, Australia juga memberikan stimulus investasi sebesar USD15 miliar dan stimulus tambahan sebesar USD66 miliar untuk pengangguran, cash transfer untuk UMKM, dan jaminan pinjaman bisnis.
Selain itu, Argentina juga mengalokasikan dananya sebesar USD4,5 miliar untuk kesehatan, cash transfer, dan social safety net; sektor terdampak Covid-19. Begitu juga Malaysia, untuk penanganan virus korona, negara tersebut memberikan stimulus sebesar USD4,5 miliar yang terdiri atas bantuan untuk bisnis dan individu yang terdampak seperti penundaan pajak, serta menstimulus permintaan di sektor pariwisata. Stimulus sebesar USD232,4 juta juga diberikan Pemerintah Malaysia untuk membantu pembayaran upah pekerja dan subsidi tagihan listrik.
Negara-negara tersebut pada dasarnya melindungi masyarakat rentan yang ada, apakah penduduk miskin, pekerja informal, pengusaha kecil termasuk pekerja kesehatan.
Dilihat dari struktur ekonomi masyarakatnya, Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Data BPS mencatat, dari 100% lapangan kerja di Indonesia per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal. Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%. Selain itu, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebutkan bahwa status penduduk miskin juga masih didominasi oleh penduduk rentan miskin dan hampir miskin sebanyak 64,28 juta jiwa.
Begitu juga, UMKM yang telah penopang ekonomi dalam negeri juga memerlukan stimulasi fiskal dari pemerintah untuk mampu bertahan di tengah badai Covid-19. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) pada 2019, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun. UMKM pun memberikan kontribusi terhadap sektor ketenagakerjaan, yakini 96% dari 170 juta tenaga kerja.
Melihat struktur ekonomi masyarakat tersebut, pemerintah perlu memberikan stimulus anggaran yang besar untuk menyelamatkan penduduknya sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh sebagian besar negara lain di dunia. Pada fase ini pemerintah tidak bisa menghadapinya dengan cara yang “biasa”, perlu upaya extra ordinary (luar biasa) untuk melindungi dan membangkitkan ekonomi masyarakat, sekaligus menyelamatkan nyawa manusia.
Keselamatan dan perlindungan masyarakat adalah prioritas. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara.
Saatnya sekarang ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki visi yang sama dalam program melawan Covid-19 ini. Sinkronisasi anggaran dan penyediaan data dan informasi yang valid akan sangat membantu pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk bertindak dengan aman. Begitu juga unsur masyarakat swasta menengah besar termasuk golongan berpunya (the have), ormas besar yang ada di negeri ini, bersama-sama dengan inisiatif sendiri atau kelompok dapat ikut aktif membantu memerangi Covid-19 ini.
Terlepas dari segala usaha yang dilakukan, sebagai negara dengan masyarakat yang berketuhanan, kita juga perlu memohon agar Tuhan semesta alam selalu mendampingi dan menyelamatkan kita semua. Aamiin.
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia
Dunia sedang berduka. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat di berbagai belahan dunia seketika telah berhasil melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi masyarakat. Menurut lembaga-lembaga ternama dunia, IMF, JP Morgan, perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam, bahkan bisa negatif. Terakhir IMF sudah menyatakan bahwa ini adalah resesi dunia. Kini semua negara tengah berjuang keras melawan penyebaran virus corona demi melindungi masyarakatnya dari ancaman kehancuran sosial dan ekonomi, tak terkecuali Indonesia.
Persebaran Covid-19 di Indonesia kian meluas. Hingga Minggu, 29 Maret 2020 telah terkonfirmasi kasus positif sebanyak 1.285 kasus. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat cepat setiap harinya. Hampir semua wilayah di Indonesia kini mulai terpapar virus corona. Ironisnya, di tengah semakin meningkatnya jumlah kasus di Indonesia, sejumlah tenaga medis mengakui rumah sakit di dalam negeri mulai mengalami kesulitan dalam menangani penyebaran penyakit virus corona ini. Terutama terkait dengan perlengkapan kesehatan baik terkait keberadaan maupun betapa sulit pengadaannya.
Fokus Anggaran
Sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, fokus anggaran pemerintah kini untuk kemanusiaan dan kesehatan. Kondisi yang terjadi kini memaksa pemerintah untuk mendahulukan penyelamatan nyawa rakyat. Menyelamatkan nyawa rakyat juga telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak untuk hidup adalah hak setiap orang, dan negara wajib melindungi. Pada kondisi genting saat ini, sudah saatnya pemerintah pusat memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menuntaskan masalah pandemi Covid-19 ini.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menekankan pentingnya penerapan stimulus fiskal yang efektif dalam rangka mengatasi dampak Covid-19. Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah membawa konsekuensi bahwa subsidi, insentif, pemberian cash transfer merupakan strategi umum yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan dua paket stimulus fiskal dan menyiapkan paket stimulus berikutnya yang lebih besar mencakup aspek kesehatan, social safety program, insentif sektor industri, untuk tetap menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan walaupun kita tahu pasti akan terkoreksi.
Sejatinya, memberikan stimulus fiskal yang tak sedikit saat ini bukan hal yang mudah bagi Indonesia, mengingat hingga akhir 2019 kinerja ekonomi kita sedikit meleset dari harapan kita semua. Sebab itu, modal fiskal pemerintah sangatlah terbatas dan diperlukan portofolio kebijakan yang lebih lebar dengan opsi yang terbuka walaupun tetap harus dilakukan dengan tata kelola yang benar dan baik.
Menanti Stimulus Fiskal
Bagaimana negara lain? Australia, negara tersebut memberikan stimulus sebesar USD17,6 miliar antara lain untuk insentif pajak, bantuan langsung tunai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengangguran, dan pensiunan, subsidi upah, termasuk di bidang kesehatan. Selain itu, Australia juga memberikan stimulus investasi sebesar USD15 miliar dan stimulus tambahan sebesar USD66 miliar untuk pengangguran, cash transfer untuk UMKM, dan jaminan pinjaman bisnis.
Selain itu, Argentina juga mengalokasikan dananya sebesar USD4,5 miliar untuk kesehatan, cash transfer, dan social safety net; sektor terdampak Covid-19. Begitu juga Malaysia, untuk penanganan virus korona, negara tersebut memberikan stimulus sebesar USD4,5 miliar yang terdiri atas bantuan untuk bisnis dan individu yang terdampak seperti penundaan pajak, serta menstimulus permintaan di sektor pariwisata. Stimulus sebesar USD232,4 juta juga diberikan Pemerintah Malaysia untuk membantu pembayaran upah pekerja dan subsidi tagihan listrik.
Negara-negara tersebut pada dasarnya melindungi masyarakat rentan yang ada, apakah penduduk miskin, pekerja informal, pengusaha kecil termasuk pekerja kesehatan.
Dilihat dari struktur ekonomi masyarakatnya, Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Data BPS mencatat, dari 100% lapangan kerja di Indonesia per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal. Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%. Selain itu, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebutkan bahwa status penduduk miskin juga masih didominasi oleh penduduk rentan miskin dan hampir miskin sebanyak 64,28 juta jiwa.
Begitu juga, UMKM yang telah penopang ekonomi dalam negeri juga memerlukan stimulasi fiskal dari pemerintah untuk mampu bertahan di tengah badai Covid-19. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) pada 2019, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun. UMKM pun memberikan kontribusi terhadap sektor ketenagakerjaan, yakini 96% dari 170 juta tenaga kerja.
Melihat struktur ekonomi masyarakat tersebut, pemerintah perlu memberikan stimulus anggaran yang besar untuk menyelamatkan penduduknya sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh sebagian besar negara lain di dunia. Pada fase ini pemerintah tidak bisa menghadapinya dengan cara yang “biasa”, perlu upaya extra ordinary (luar biasa) untuk melindungi dan membangkitkan ekonomi masyarakat, sekaligus menyelamatkan nyawa manusia.
Keselamatan dan perlindungan masyarakat adalah prioritas. Kepercayaan publik pada kekuasaan akan terpelihara dengan sendirinya seiring kehadiran negara di tengah mereka. Segala kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan pada akhirnya akan menciptakan keselamatan bagi sebuah negara.
Saatnya sekarang ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki visi yang sama dalam program melawan Covid-19 ini. Sinkronisasi anggaran dan penyediaan data dan informasi yang valid akan sangat membantu pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan bagi pemerintah daerah untuk bertindak dengan aman. Begitu juga unsur masyarakat swasta menengah besar termasuk golongan berpunya (the have), ormas besar yang ada di negeri ini, bersama-sama dengan inisiatif sendiri atau kelompok dapat ikut aktif membantu memerangi Covid-19 ini.
Terlepas dari segala usaha yang dilakukan, sebagai negara dengan masyarakat yang berketuhanan, kita juga perlu memohon agar Tuhan semesta alam selalu mendampingi dan menyelamatkan kita semua. Aamiin.
(ysw)
Explore More