WFH Belum Efektif, DPR Minta Perusahaan Atur Sistem Kerja Karyawan
Senin, 23 Maret 2020 - 16:59 WIB
WFH Belum Efektif, DPR Minta Perusahaan Atur Sistem Kerja Karyawan
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) belum berjalan optimal. Masih banyak perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya di kantor. Padahal salah satu langkah pencegahan penularan virus Corona (Covid-19), adalah mencegah kerumunan massa dan menjaga jarak antarorang (social distancing).
Bukti bahwa WFH belum berjalan maksimal bisa dilihat dari masih padatnya pengguna KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek, Senin (23/3/2020) pagi. Terjadi penumpukan di berbagai stasiun dan di dalam setiap gerbong KRL penumpang berjubel. ( Baca juga: DPR: Imbauan Work From Home Perlu Dipikirkan Pengusaha)
Anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, sebisa mungkin perusahaan swasta mengedepankan karyawannya untuk bekerja dari rumah sesuai instruksi pemerintah. Namun jika tidak bisa karena ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah maka sebisa mungkin perusahaan mengatur sistem kerja karyawannya. (Baca juga: Soal Work from Home, Pakar Siber: Tingkatkan Keamanan Data)
"Misalnya bekerja bergantian (shift), tidak berbarengan terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan swasta yang harus melayani sektor-sektor publik. Ya misalnya ada 100 karyawan ya dibuat gantian per 50 karyawan," tuturnya, Senin (23/3/2020).
PT Kereta Commuter Indonesia, kat dia, berencana memberlakukan penataan jarak antarpenumpang sehingga antarpenumpang tidak saling berdekatan apalagi berdesakan karena berpotensi mempermudah penyebaran virus Corona.
"Makanya tadi Dirut KAI Pak Edi minta tolong melalui kami di DPR agar terutama pihak-pihak swasta itu mengikuti imbauan dari pemerintah agar mengedepankan bekerja dari rumah," katanya.
Bukti bahwa WFH belum berjalan maksimal bisa dilihat dari masih padatnya pengguna KRL Commuter Line di wilayah Jabodetabek, Senin (23/3/2020) pagi. Terjadi penumpukan di berbagai stasiun dan di dalam setiap gerbong KRL penumpang berjubel. ( Baca juga: DPR: Imbauan Work From Home Perlu Dipikirkan Pengusaha)
Anggota Komisi V DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, sebisa mungkin perusahaan swasta mengedepankan karyawannya untuk bekerja dari rumah sesuai instruksi pemerintah. Namun jika tidak bisa karena ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah maka sebisa mungkin perusahaan mengatur sistem kerja karyawannya. (Baca juga: Soal Work from Home, Pakar Siber: Tingkatkan Keamanan Data)
"Misalnya bekerja bergantian (shift), tidak berbarengan terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan swasta yang harus melayani sektor-sektor publik. Ya misalnya ada 100 karyawan ya dibuat gantian per 50 karyawan," tuturnya, Senin (23/3/2020).
PT Kereta Commuter Indonesia, kat dia, berencana memberlakukan penataan jarak antarpenumpang sehingga antarpenumpang tidak saling berdekatan apalagi berdesakan karena berpotensi mempermudah penyebaran virus Corona.
"Makanya tadi Dirut KAI Pak Edi minta tolong melalui kami di DPR agar terutama pihak-pihak swasta itu mengikuti imbauan dari pemerintah agar mengedepankan bekerja dari rumah," katanya.
(cip)
