PKS Ingatkan 3 Hal Penting Terkait Wisma Atlet Jadi RS Darurat
Senin, 23 Maret 2020 - 14:02 WIB
PKS Ingatkan 3 Hal Penting Terkait Wisma Atlet Jadi RS Darurat
A
A
A
JAKARTA - Upaya pemerintah mengalihfungsikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sebagai Rumah Sakit (RS) Darurat untuk merawat para pasien yang terjangkit virus corona (COVID-19) menjadi satu pilihan paling realistis, demi menghemat waktu dan biaya daripada membangun gedung baru.
(Baca juga: Sebanyak 100 Ribu APD Disalurkan ke Wilayah Skala Prioritas)
Namun Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, agar bisa dilakukan secara cermat dan teliti saat dilakukan upaya alih fungsi gedung atau wilayah. Tiga hal yang perlu diperhatikan adalah standarisasi ruang rawat, ketersedian alat dan SDM serta persoalan limbah.
"Pengalihfungsian ini memang situasi darurat, namun saya harap soal standarisasi ruang isolasi dan ruang rawat, ketersedian alat dan SDM serta persoalan limbah harus tetap disiapkan dengan sangat teliti dan cermat, justru demi tidak terjadinya hal-hal tidak diinginkan ke depannya," kata Ledia, Senin (23/3/2020).
Anggota Komisi X DPR ini mengakui bahwa ketersediaan kamar-kamar di Wisma Atlet memang cukup banyak. Namun, ruang isolasi dan ruang rawat bagi para pasien COVID-19 jelas membutuhkan spesifikasi khusus dengan standar khusus karena sifat penularan virus yang begitu cepat.
"Menyiapkan kamar rawat dengan spesifikasi dan standar khusus dalam waktu singkat tentu akan menjadi tantangan tersendiri, membutuhkan biaya tak sedikit pula. Tetapi jangan sampai menjadi kurang cermat dan teliti karena alasan keterbatasan waktu dan biaya," pintanya.
Begitu juga soal ketersediaan alat dan tenaga kesehatan yang memadai, dia melihat bahwa semakin hari ketersediaan obat-obatan dan peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan makin terbatas jumlahnya.
Padahal, untuk tempat yang dikhususkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 ketersediaan obat, alat dan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. Coroh sederhananya saja soal masker medis dan hand sanitizer yang semakin langka, begitupun dengan pakaian APD.
"Kalau perlu produksi dan peredaran peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan ini segera ditata dengan aturan khusus hingga tidak ada lagi penimbunan atau bahkan salah manfaat. Sebab saat ini yang banyak terjadi masyarakat ikut berbondong-bondong menjadi pemakai barang yang lebih dibutuhkan oleh tenaga kesehatan," usul Ketua DPP PKS itu
Terakhir soal limbah, dia menjelaskan bahwa setiap RS tentu dirancang secara khusus memiliki standar pengolahan dan pembuangan limbah, dengan spesifikasi dan standar khusus dan berbeda dengan bangunan dan wilayah lain. Pada saat mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi RS, tentu pengolahan limbah akan menjadi tugas tersendiri
"Merombak secara keseluruhan tentu tidak mungkin, tidak cukup waktu dan biaya. Namun tetap tetap harus ada upaya terencana, cermat dan teliti agar urusan pengolahan dan pembuangan limbah ini tidak menjadi masalah baru di kemudian hari," terangnya.
Ledia menambahkan, penanganan limbah RS ini jelas memerlukan koordinasi dan kerja dama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait karena, potensi penularan maupun pencemaran pada orang dan lingkungan sekitar tempat alihfungsi RS ini cukup tinggi.
"Sesegera mungkin pihak terkait menyiapkan SOP dan teknis pengolahan dan pembuangan limbah ini sebelum kita harus berhadapan dengan situasi yang lebih sibuk bila alih fungsi sudah dilakukan," tandasnya.
(Baca juga: Sebanyak 100 Ribu APD Disalurkan ke Wilayah Skala Prioritas)
Namun Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, agar bisa dilakukan secara cermat dan teliti saat dilakukan upaya alih fungsi gedung atau wilayah. Tiga hal yang perlu diperhatikan adalah standarisasi ruang rawat, ketersedian alat dan SDM serta persoalan limbah.
"Pengalihfungsian ini memang situasi darurat, namun saya harap soal standarisasi ruang isolasi dan ruang rawat, ketersedian alat dan SDM serta persoalan limbah harus tetap disiapkan dengan sangat teliti dan cermat, justru demi tidak terjadinya hal-hal tidak diinginkan ke depannya," kata Ledia, Senin (23/3/2020).
Anggota Komisi X DPR ini mengakui bahwa ketersediaan kamar-kamar di Wisma Atlet memang cukup banyak. Namun, ruang isolasi dan ruang rawat bagi para pasien COVID-19 jelas membutuhkan spesifikasi khusus dengan standar khusus karena sifat penularan virus yang begitu cepat.
"Menyiapkan kamar rawat dengan spesifikasi dan standar khusus dalam waktu singkat tentu akan menjadi tantangan tersendiri, membutuhkan biaya tak sedikit pula. Tetapi jangan sampai menjadi kurang cermat dan teliti karena alasan keterbatasan waktu dan biaya," pintanya.
Begitu juga soal ketersediaan alat dan tenaga kesehatan yang memadai, dia melihat bahwa semakin hari ketersediaan obat-obatan dan peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan makin terbatas jumlahnya.
Padahal, untuk tempat yang dikhususkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 ketersediaan obat, alat dan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. Coroh sederhananya saja soal masker medis dan hand sanitizer yang semakin langka, begitupun dengan pakaian APD.
"Kalau perlu produksi dan peredaran peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan ini segera ditata dengan aturan khusus hingga tidak ada lagi penimbunan atau bahkan salah manfaat. Sebab saat ini yang banyak terjadi masyarakat ikut berbondong-bondong menjadi pemakai barang yang lebih dibutuhkan oleh tenaga kesehatan," usul Ketua DPP PKS itu
Terakhir soal limbah, dia menjelaskan bahwa setiap RS tentu dirancang secara khusus memiliki standar pengolahan dan pembuangan limbah, dengan spesifikasi dan standar khusus dan berbeda dengan bangunan dan wilayah lain. Pada saat mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi RS, tentu pengolahan limbah akan menjadi tugas tersendiri
"Merombak secara keseluruhan tentu tidak mungkin, tidak cukup waktu dan biaya. Namun tetap tetap harus ada upaya terencana, cermat dan teliti agar urusan pengolahan dan pembuangan limbah ini tidak menjadi masalah baru di kemudian hari," terangnya.
Ledia menambahkan, penanganan limbah RS ini jelas memerlukan koordinasi dan kerja dama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait karena, potensi penularan maupun pencemaran pada orang dan lingkungan sekitar tempat alihfungsi RS ini cukup tinggi.
"Sesegera mungkin pihak terkait menyiapkan SOP dan teknis pengolahan dan pembuangan limbah ini sebelum kita harus berhadapan dengan situasi yang lebih sibuk bila alih fungsi sudah dilakukan," tandasnya.
(maf)
