Apresiasi Langkah DKI dan Solo, GP Ansor: Pemerintah Harus Jujur dan Transparan Tangani Corona
Sabtu, 14 Maret 2020 - 19:39 WIB
Apresiasi Langkah DKI dan Solo, GP Ansor: Pemerintah Harus Jujur dan Transparan Tangani Corona
A
A
A
JAYAPURA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Solo dan Pemprov DKI Jakarta yang merespons dampak penyebaran virus Corona dengan meliburkan sekolah, tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Langkah tersebut memperlihatkan atensi dan keseriusan pemerintah setempat dalam merespons berjangkitnya Covid-19.
"Sudah seharusnya pemerintah menunjukkan kepedulian dalam penanganan virus Corona. Ini bentuk antisipasi karena penyebaran virus terhitung masif, jadi jangan dianggap sepele. Banyak negara merespons cepat berikut langkah-langkah antisipasi dan penanganannya," ujar Yaqut di sela kegiatan Konferensi Wilayah ke-1 PW GP Ansor Papua di Abe Pura, Jayapura, Sabtu (14/3/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, sudah semestinya pemerintah bersikap jujur dan terbuka. Transparansi pemerintah dalam penanganan kasus Corona diperlukan untuk mempercepat penanganannya. (Baca juga: Jumlah Positif Corona Bertambah Menjadi 96 Orang)
"Lakukan transparansi dalam penanganan. Jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas. Ajak lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi baik dalam maupun luar negeri. Hentikan sementara kegiatan seremonial yang menyedot biaya besar, proyek-proyek mercusuar, fasilitas pejabat, dan stop bayar buzzer. Fokuskan ke penanganan dan antisipasi virus corona untuk menyelamatkan masyarakat luas. Dar'rul mafasid moqoddam 'ala jalbil masholih. Mencegah kerusakan (karena dampak Corona) harus diutamakan daripada mengambil keuntungan (insentif ke pengusaha, buzzer, dan lainnya)," tegas Gus Yaqut.
Menurut dia, WHO yang meminta pemerintahan Joko Widodo mengumumkan atau memberlakukan keadaan darurat harus segera ditanggapi.
"Pengumuman keadaan darurat itu sebenarnya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan warga karena pada kenyataannya jumlah korban terpapar dan meninggal terus bertambah. Perbanyak, permudah, dan percepat tes virus Corona untuk masyarakat. Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan bahwa Indonesia kebal virus. Toh kenyataannya kena juga. Jadi jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, kita masih saja lambat," cetusnya. (Baca juga: PDIP Ajak Semua Pihak Gotong Royong Atasi Virus Corona)
Gus Yaqut mengatakan, respons cepat pemerintah dibutuhkan agar penularan tidak meluas dan memberikan rasa aman warga. "Identifikasi klaster-klaster. Tutup celah munculnya klaster baru. Tidak usah ragu untuk melakukan isolasi, karantina. Untuk itu harus disiapkan tempat khusus karantina," ujarnya.
Yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah stabilisasi ekonomi nasional yakni memprioritaskan stabilitas harga pangan dan ketersediaan terutama dari aksi panic buying terutama memasuki bulan Ramadhan dimana tingkat konsumsi cenderung naik.
Selain itu, mendorong kementerian terkait tenaga kerja dan industri untuk menjamin kegiatan produksi tetap terjalan. Ketiga, menginstruksikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta OJK untuk dapat meyakinkan investor bahwa kondisi bisnis masih berjalan baik meski dalam fase turbulensi akibat dampak Corona.
Mengingat kekhawatiran penyebaran virus akan meluas, masyarakat memerlukan informasi yang benar, jelas, dan konsisten dari pemerintah. "Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Harus satu pintu biar situasi tidak gaduh," ucapnya.
"Sudah seharusnya pemerintah menunjukkan kepedulian dalam penanganan virus Corona. Ini bentuk antisipasi karena penyebaran virus terhitung masif, jadi jangan dianggap sepele. Banyak negara merespons cepat berikut langkah-langkah antisipasi dan penanganannya," ujar Yaqut di sela kegiatan Konferensi Wilayah ke-1 PW GP Ansor Papua di Abe Pura, Jayapura, Sabtu (14/3/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, sudah semestinya pemerintah bersikap jujur dan terbuka. Transparansi pemerintah dalam penanganan kasus Corona diperlukan untuk mempercepat penanganannya. (Baca juga: Jumlah Positif Corona Bertambah Menjadi 96 Orang)
"Lakukan transparansi dalam penanganan. Jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas. Ajak lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi baik dalam maupun luar negeri. Hentikan sementara kegiatan seremonial yang menyedot biaya besar, proyek-proyek mercusuar, fasilitas pejabat, dan stop bayar buzzer. Fokuskan ke penanganan dan antisipasi virus corona untuk menyelamatkan masyarakat luas. Dar'rul mafasid moqoddam 'ala jalbil masholih. Mencegah kerusakan (karena dampak Corona) harus diutamakan daripada mengambil keuntungan (insentif ke pengusaha, buzzer, dan lainnya)," tegas Gus Yaqut.
Menurut dia, WHO yang meminta pemerintahan Joko Widodo mengumumkan atau memberlakukan keadaan darurat harus segera ditanggapi.
"Pengumuman keadaan darurat itu sebenarnya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan warga karena pada kenyataannya jumlah korban terpapar dan meninggal terus bertambah. Perbanyak, permudah, dan percepat tes virus Corona untuk masyarakat. Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan bahwa Indonesia kebal virus. Toh kenyataannya kena juga. Jadi jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, kita masih saja lambat," cetusnya. (Baca juga: PDIP Ajak Semua Pihak Gotong Royong Atasi Virus Corona)
Gus Yaqut mengatakan, respons cepat pemerintah dibutuhkan agar penularan tidak meluas dan memberikan rasa aman warga. "Identifikasi klaster-klaster. Tutup celah munculnya klaster baru. Tidak usah ragu untuk melakukan isolasi, karantina. Untuk itu harus disiapkan tempat khusus karantina," ujarnya.
Yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah stabilisasi ekonomi nasional yakni memprioritaskan stabilitas harga pangan dan ketersediaan terutama dari aksi panic buying terutama memasuki bulan Ramadhan dimana tingkat konsumsi cenderung naik.
Selain itu, mendorong kementerian terkait tenaga kerja dan industri untuk menjamin kegiatan produksi tetap terjalan. Ketiga, menginstruksikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta OJK untuk dapat meyakinkan investor bahwa kondisi bisnis masih berjalan baik meski dalam fase turbulensi akibat dampak Corona.
Mengingat kekhawatiran penyebaran virus akan meluas, masyarakat memerlukan informasi yang benar, jelas, dan konsisten dari pemerintah. "Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Harus satu pintu biar situasi tidak gaduh," ucapnya.
(jon)
