GP Ansor Minta Kerja Sama dengan Aplikator Prakerja Dihentikan
Senin, 11 Mei 2020 - 19:48 WIB
loading...
Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejak diluncurkan Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 11 April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja telah mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga menilai program ini telah kehilangan nalar empati terhadap krisis (sense of crisis) di tengah wabah COVID-19 yang telah bermutasi cepat dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi, bahkan kemanusiaan. (Baca juga: Kartu Prakerja yang Tepat Sasaran Dinilai Bisa Selamatkan Kondisi Saat Ini)
“Setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat dari media-media soal sulit dan belum meratanya bantuan sosial. Kalau dana Rp5,6 triliun digelontorkan untuk platform digital atas nama pelatihan online tentu ini mencederai keadilan masyarakat banyak,” tegas Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (11/5/2020). (Baca juga: Sri Mulyani Cairkan Insentif Kartu Prakerja Capai Rp1,6 Triliun)
Menurut Yaqut, kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan kemitraan dengan platform-platform digital seperti tak mengganggap adanya pandemi COVID-19. Di masa pandemi, kata dia, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekadar pelatihan online yang tidak secara ketat mengukur partisipasi dan peningkatan kualitas peserta. (Baca juga: KH Miftahudin: Tidak Benar Kartu Prakerja Hanya Dinikmati Platform Digital)
“Pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan sebesar Rp1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memeroleh sertifikat tapi tidak akan tahu apa manfaatnya,” kata Gus Yaqut, sapaannya.
Gus Yaqut mengatakan, alih-alih membantu rakyat yang terdampak Corona, pemerintah justru menjadikan perusahaan-perusahaan digital itu, bahkan di antaranya sudah kelas unicorn (salah satu di antaranya ditengarai sebagai perusahaan asing) bertambah pundi-pundinya dengan duit APBN.
“Setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat dari media-media soal sulit dan belum meratanya bantuan sosial. Kalau dana Rp5,6 triliun digelontorkan untuk platform digital atas nama pelatihan online tentu ini mencederai keadilan masyarakat banyak,” tegas Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (11/5/2020). (Baca juga: Sri Mulyani Cairkan Insentif Kartu Prakerja Capai Rp1,6 Triliun)
Menurut Yaqut, kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan kemitraan dengan platform-platform digital seperti tak mengganggap adanya pandemi COVID-19. Di masa pandemi, kata dia, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekadar pelatihan online yang tidak secara ketat mengukur partisipasi dan peningkatan kualitas peserta. (Baca juga: KH Miftahudin: Tidak Benar Kartu Prakerja Hanya Dinikmati Platform Digital)
“Pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan sebesar Rp1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memeroleh sertifikat tapi tidak akan tahu apa manfaatnya,” kata Gus Yaqut, sapaannya.
Gus Yaqut mengatakan, alih-alih membantu rakyat yang terdampak Corona, pemerintah justru menjadikan perusahaan-perusahaan digital itu, bahkan di antaranya sudah kelas unicorn (salah satu di antaranya ditengarai sebagai perusahaan asing) bertambah pundi-pundinya dengan duit APBN.
