New Normal Segera Mulai, Ansor Desak Pemerintah Perhatikan Pesantren
Selasa, 26 Mei 2020 - 15:49 WIB
loading...
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan pola hidup normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 yang direncanakan dimulai 1 Juni 2020. Pemerintah juga diminta tidak hanya menekankan satu sektor saja seperti upaya ketahanan ekonomi, tetapi juga memikirkan dampaknya di bidang pendidikan, khususnya pada pondok pesantren (ponpes).
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan. Menurut Yaqut, dengan new normal maka pendidikan di pesantren kembali berlangsung seperti sedia kala. Di sisi lain, lanjut dia, saat ini untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan pesantren sangat sulit. (Baca juga: Persiapan New Normal, Mal Hanya Diizinkan untuk Setengah dari Kapasitas)
“Hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur di pesantren, seperti tempat wudhu yang umumnya masih berupa bak terbuka atau belum berupa pancuran. Kamar pesantren umumnya juga dihuni santri dengan jumlah besar sehingga sulit untuk penerapan physical distancing. Untuk itu, saya ajak seluruh kader Ansor dan kader NU untuk mendesak pemerintah agar bukan hanya pengusaha yang diperhatikan, tetapi juga pesantren,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya kepada kader Ansor se Dunia dalam Halalbihalal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang digelar secara virtual, Senin (25/5/2020) malam. (Baca juga: Setelah DKI Jakarta, Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Bekasi)
Hadir dalam acara bertajuk “Halalbihalal di Era Pandemi: Menyegarkan Tradisi dan Solidaritas Kemanusiaan” tersebut selain ketua umum, Sekjen GP Ansor, jajaran pimpinan pusat, para pengurus wilayah, cabang, anak cabang, ranting, termasuk kader Ansor di luar negeri, yakni Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Jepang, Belanda, dan Hong Kong.
Gus Yaqut melanjutkan, dengan desakan bersama-sama ini dia optimistis pemerintah akan mendengar dan membuat kebijakan yang lebih matang. Pria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap meski new normal tetap diberlakukan, kamar-kamar pesantren jangan sampai kosong karena tak adanya jaminan penerapan protokol kesehatan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan. Menurut Yaqut, dengan new normal maka pendidikan di pesantren kembali berlangsung seperti sedia kala. Di sisi lain, lanjut dia, saat ini untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan pesantren sangat sulit. (Baca juga: Persiapan New Normal, Mal Hanya Diizinkan untuk Setengah dari Kapasitas)
“Hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur di pesantren, seperti tempat wudhu yang umumnya masih berupa bak terbuka atau belum berupa pancuran. Kamar pesantren umumnya juga dihuni santri dengan jumlah besar sehingga sulit untuk penerapan physical distancing. Untuk itu, saya ajak seluruh kader Ansor dan kader NU untuk mendesak pemerintah agar bukan hanya pengusaha yang diperhatikan, tetapi juga pesantren,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya kepada kader Ansor se Dunia dalam Halalbihalal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang digelar secara virtual, Senin (25/5/2020) malam. (Baca juga: Setelah DKI Jakarta, Jokowi Tinjau Kesiapan New Normal di Bekasi)
Hadir dalam acara bertajuk “Halalbihalal di Era Pandemi: Menyegarkan Tradisi dan Solidaritas Kemanusiaan” tersebut selain ketua umum, Sekjen GP Ansor, jajaran pimpinan pusat, para pengurus wilayah, cabang, anak cabang, ranting, termasuk kader Ansor di luar negeri, yakni Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Jepang, Belanda, dan Hong Kong.
Gus Yaqut melanjutkan, dengan desakan bersama-sama ini dia optimistis pemerintah akan mendengar dan membuat kebijakan yang lebih matang. Pria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap meski new normal tetap diberlakukan, kamar-kamar pesantren jangan sampai kosong karena tak adanya jaminan penerapan protokol kesehatan.
