PAN Ogah Campuri Urusan Reshuffle
Selasa, 25 Februari 2020 - 11:27 WIB
PAN Ogah Campuri Urusan Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pejabat kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tercatat pernah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Lalu, apakah masalah itu bisa menjadi catatan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet?
"Itu saya enggak tahu, presiden silakan saja, kalau dia merasa terganggu, silakan aja," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Selasa (25/2/2020). (Baca juga: Pengamat: Saat Ini Momen Tepat Jokowi Mewujudkan Zaken Kabinet )
Anggota Komisi IX DPR ini tidak mau mencampuri urusan Presiden Jokowi. "Itu urusan presiden lah, kan dia yang ngangkat," ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Namun, dia mengakui bahwa presiden punya berbagai pertimbangan dalam setiap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. "Kalau menurutnya pertimbangannya melenceng dari niat awalnya mengangkat, ya silakan presiden menilai. Nanti kalau kita ohh silakan reshuffle, nanti disebut pula PAN ingin masuk di situ, enggak ada hubungannya, jauh sekali," pungkasnya. (Baca juga: Bidang Ekonomi dan Hukum Dinilai Perlu Jadi Prioritas Reshuffle Kabinet )
Diberitakan SINDOnews sebelumnya, sejumlah pejabat yang mengeluarkan pernyataan kontroversial itu diantaranya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty.
"Itu saya enggak tahu, presiden silakan saja, kalau dia merasa terganggu, silakan aja," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Selasa (25/2/2020). (Baca juga: Pengamat: Saat Ini Momen Tepat Jokowi Mewujudkan Zaken Kabinet )
Anggota Komisi IX DPR ini tidak mau mencampuri urusan Presiden Jokowi. "Itu urusan presiden lah, kan dia yang ngangkat," ucap mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Namun, dia mengakui bahwa presiden punya berbagai pertimbangan dalam setiap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. "Kalau menurutnya pertimbangannya melenceng dari niat awalnya mengangkat, ya silakan presiden menilai. Nanti kalau kita ohh silakan reshuffle, nanti disebut pula PAN ingin masuk di situ, enggak ada hubungannya, jauh sekali," pungkasnya. (Baca juga: Bidang Ekonomi dan Hukum Dinilai Perlu Jadi Prioritas Reshuffle Kabinet )
Diberitakan SINDOnews sebelumnya, sejumlah pejabat yang mengeluarkan pernyataan kontroversial itu diantaranya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty.
(kri)
