Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Sebut Posisi Menteri PKB Terancam

JAKARTA - Isu reshuffle Kabinet Jokowi periode dua kembali mencuat semenjak Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Waketum DPP PAN, Bima Arya membenarkan akan mendapatkan jatah satu menteri dan satu wakil menteri (wamen). Kabar reshuffle ini pun diisukan akan terjadi pada akhir Maret 2022.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai terdapat dua posisi menteri yang terancam akan direshuffle. Ujang menyebut kelangkaan minyak goreng yang menjerat Menteri Perdagangan dan ucapan yang mengundang kontroversi dari Menteri Agama menjadi patokan penting bahwa keduanya terancam posisinya.

"Mungkin Menteri Perdagangan yang sedang rawan. Karena kasus langka dan mahalnya minyak goreng. (Kemudian) Menteri Agama juga cukup mengkhawatirkan karena ucapan dan kebijakannya kontroversial," ujar Ujang kepada MNC Portal saat dihubungi via pesan singkat, Kamis (24/3/2022).

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Review itu menilai semua keputusan itu hanya Presiden Jokowi yang mengetahui dan memutuskannya. Akan tetapi Ujang melihat potensi PAN untuk masuk kabinet sangatlah besar.

"Soal PAN itu akan masuk koalisi, namun posisinya masih belum tahu akan ditempatkan di kementerian mana. Semua (kembali) tergantung Jokowi," tuturnya.

Di sisi lain, dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan reshuffle kabinet itu wajar dikaitkan dengan manuver PAN, PKB dan Golkar terkait menunda penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Hensat justru menekankan manuver isu penundaan Pemilu dari menteri parpol tersebut justru dipersepsikan publik sebagai langkah-langkah mengamankan pos kementeriannya.

"Apalagi menteri PKB ada tiga yakni Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perdagangan dan Menteri Agama yang membuat kontroversi yang luar biasa serta membuat gaduh di tengah masyarakat. Terlebih lagi posisi PAN yang belum mendapatkan kursi menteri," ujar Hensat memaparkan alasannya.

Namun founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menggarisbawahi jika ingin diadakan kocok kementerian di dalam kabinet harus segera dan secepatnya. "Karena kalau tidak (reshuffle), mau kapan lagi? Soalnya waktu menuju 2024 sudah relatif dekat sehingga waktu efektif kinerja menteri sudah mepet sekali," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika benar Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Cak Imin menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden Jokowi.

Tetapi yang terpenting, Cak Imin meminta masuknya PAN tidak mengusik formasi PKB di kabinet. "Silakan masuk, tapi jangan ganggu PKB," kata Cak Imin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).