Bidang Ekonomi dan Hukum Dinilai Perlu Jadi Prioritas Reshuffle Kabinet
Bidang Ekonomi dan Hukum Dinilai Perlu Jadi Prioritas Reshuffle Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet adalah sebuah keniscayaan.
"Untuk apa mempertahankan menteri Jokowi yang justru makin memberatkan Jokowi, menjadi beban bagi Pemerintahan Jokowi," ujarnya ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (22/2/2020). (Baca juga: 100 Hari Kinerja Jokowi-Ma'ruf Berlalu, Akankah Ada Reshuffle Kabinet? )
Hanya saja, kata dia, reshuffle harus berbasis kinerja bukan berbasis pada sharing kekuasaan semata, bagaimana menyenangkan partai pengusung. Sehingga yang dibutuhkan betul-betul memenuhi ekpektasi dan harapan masyarakat.
"Reshuffle yang mesti diprioritaskan terkait bidang ekonomi dan hukum, sebab masalah pemerintah Pak Jokowi pada persoalan ekonomi dan hukum yang kacau," jelasnya.
Pangin menilai prinsip the right man and the right place menjadi sangat penting. Menempatkan menteri sesuai kapasitas, keahliannya, sehingga betul-betul mendalami persoalan dengan harapan mampu menyisir persoalan fundamental dari level hulu sampai hilir. Menurutnya, menteri tidak cukup hanya punya ambisi dan serius walau nyalinya kuat, namun mereka tidak ngerti cara menyelesaikan masalah/mengurainya.
"Sama saja enggak berguna, harus betul-betul beliau ahli dan mencintai pekerjaannya. Oleh karena itu chemistry menteri sangat penting apakah mereka benar-benar memahami problem fundamental dan mampu mengurai masalah dari level hulu sampai hilir di kementerian tersebut," tandasnya. (Baca juga: Juru Bicara Presiden: Tidak Ada Rencana Reshuffle Kabinet )
Dia menambahkan ada sejumlah menteri yang perlu di reshuffle dalam periode kedua Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menag Fachrul Razi.
"Untuk apa mempertahankan menteri Jokowi yang justru makin memberatkan Jokowi, menjadi beban bagi Pemerintahan Jokowi," ujarnya ketika dihubungi SINDOnews, Sabtu (22/2/2020). (Baca juga: 100 Hari Kinerja Jokowi-Ma'ruf Berlalu, Akankah Ada Reshuffle Kabinet? )
Hanya saja, kata dia, reshuffle harus berbasis kinerja bukan berbasis pada sharing kekuasaan semata, bagaimana menyenangkan partai pengusung. Sehingga yang dibutuhkan betul-betul memenuhi ekpektasi dan harapan masyarakat.
"Reshuffle yang mesti diprioritaskan terkait bidang ekonomi dan hukum, sebab masalah pemerintah Pak Jokowi pada persoalan ekonomi dan hukum yang kacau," jelasnya.
Pangin menilai prinsip the right man and the right place menjadi sangat penting. Menempatkan menteri sesuai kapasitas, keahliannya, sehingga betul-betul mendalami persoalan dengan harapan mampu menyisir persoalan fundamental dari level hulu sampai hilir. Menurutnya, menteri tidak cukup hanya punya ambisi dan serius walau nyalinya kuat, namun mereka tidak ngerti cara menyelesaikan masalah/mengurainya.
"Sama saja enggak berguna, harus betul-betul beliau ahli dan mencintai pekerjaannya. Oleh karena itu chemistry menteri sangat penting apakah mereka benar-benar memahami problem fundamental dan mampu mengurai masalah dari level hulu sampai hilir di kementerian tersebut," tandasnya. (Baca juga: Juru Bicara Presiden: Tidak Ada Rencana Reshuffle Kabinet )
Dia menambahkan ada sejumlah menteri yang perlu di reshuffle dalam periode kedua Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menag Fachrul Razi.
(kri)
Explore More