Subsidi Gas Epiji dan Energi Ramah Lingkungan

Selasa, 18 Februari 2020 - 06:04 WIB
Subsidi Gas Epiji dan Energi Ramah Lingkungan
Subsidi Gas Epiji dan Energi Ramah Lingkungan
A A A
Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI

BEBERAPA
bulan terakhir terbetik wacana bahwa pemerintah akan menata ulang pemberian subsidi gas elpiji 3 (tiga) kg atau lazim disebut tabung melon. Tentu saja wacana ini menimbulkan sengkarut lumayan serius di ranah publik.

Sebab, terminologi menata ulang, wujud konkretnya adalah pencabutan subsidi, bahkan kenaikan tarif. Di saat ekonomi sedang lesu darah, pertumbuhan ekonomi melorot; wacana ini tentu saja mengerek sentimen publik yang cukup keras.

Lalu, di manakah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan sektor ekonomi mikro seperti UKM dan UMKM? Itulah kira-kira pertanyaan yang mengemuka.

Jika penataan ulang itu dimaknai sebagai pencabutan subsidi, maka pada konteks makroekonomi politik hal tersebut sangat boleh jadi mencerminkan ada ketidakadilan ekonomi pemerintah.

Sebab, di satu sisi, pemerintah gembar-gembor efisiensi subsidi, tetapi di sisi lain pemerintah menggelontorkan subsidi untuk taipan sawit sebesar Rp7,5 triliun. Aksi tersebut jelas kebijakan kontraproduktif, bahkan sesat pikir, karena bisa memicu genderang perang yang lebih keras dengan Uni Eropa, yang mengembargo produk sawit Indonesia ke telatah Eropa.

Plus berlawanan isu lingkungan global sebab industri sawit telah mengakibatkan deforestasi (penggundulan hutan) yang amat serius di Indonesia. Apalagi, pada konteks undang-undang tentang energi, subsidi energi adalah hak warga negara, khususnya bagi rumah tangga miskin.



Sejatinya kebijakan migrasi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg (2004), yang ditukangi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah hal positif. Yang pasti, waktu itu pemerintah banyak menghemat subsidi dari sektor energi. Selain itu, gas elpiji juga jauh lebih ramah lingkungan daripada minyak tanah.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun merekomendasikan gas elpiji untuk keperluan domestik rumah tangga daripada minyak tanah, dan apalagi kayu bakar. Itu artinya, gas elpiji juga merupakan produk energi fosil yang lebih ramah terhadap kesehatan walau awal mula pemberlakuan gas elpiji 3 kg puluhan nyawa konsumen harus melayang karena insiden kebocoran gas elpiji yang menimbulkan ledakan.

Tetapi, dalam berjalannya waktu, kebijakan gas melon ini banyak melahirkan berbagai anomali dan dalam batas tertentu malah menjadi benalu bagi finansial negara. Pertama, kebijakan gas melon memicu impor gas elpiji yang sangat dahsyat. Faktanya, pascapemakaian massal gas melon mengakibatkan impor gas elpiji melambung tinggi, lebih dari 60%.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0870 seconds (10.55#12.26)