Hasil Riset INSIS: Bamsoet dan Puan Top Opinion Leader

JAKARTA - Bambang Soesatyo dan Puan Maharani menjadi top opinion leader anggota parlemen. Keduanya mampu memaksimalkan posisi mereka sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR di ruang media massa. Selain itu, keduanya mampu mengapitalisasi momentum dan isu yang mengemuka dan menjadi bahan perbicangan media massa.

Hasil kajian riset data media monitoring Institut Riset Indonesia (INSIS) selama Oktober hingga Desember 2019 menunjukkan, Bambang Soesatyo muncul di 485 publikasi dan Puan Maharani di 270 publikasi. Di belakang mereka, ada politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang muncul 239 kali. Lalu, politikus PPP Arsul Sani dengan 221 publikasi.

"Jika kita perhatikan data, maka wajah top opinion leader parlemen pada tri semester pertama dihuni oleh elite pimpinan MPR dan DPR. MPR ada Bambang Soesatyo dan Arsul Sani. Wajah DPR diwakili Puan Maharani dan Sufmi Dasco. Ini given atau terjadi secara alamiah," kata Peneliti INSIS Wildan Hakim dalam rilisnya, Minggu (9/2/2020).

Dari data INSIS diketahui, politikus Gerindra Ahmad Muzani juga masuk ke dalam jajaran opinion leader dari cluster pimpinan MPR. Muzani muncul di 163 publikasi. Disusul politikus PKB, Jazilul Fawaid yang muncul di 157 publikasi. Dari PKS, Hidayat Nur Wahid muncul di 148 publikasi. Sedangkan opinion leader cluster pimpinan DPR, ada dari Golkar, Azis Syamsuddin dengan 148 publikasi. Di luar cluster tersebut muncul dua nama yakni politikus Gerindra, Fadli Zon. Mantan Wakil Ketua DPR itu dikutip pernyataannya di 159 publikasi. Berikutnya politikus PKS, Mardani Ali Sera yang muncul di 155 publikasi. (Baca Juga: Jazilul Fawaid Ingin Kader PMII Jatim Menjadi Seperti Lebah).

Jika data dibaca lebih mendalam, praktis Puan Maharani menjadi Ratu Opini. Karena, ia satu-satunya perempuan yang menyelinap di antara para opinion leader laki-laki. Jabatan yang diemban Puan Maharani sebagai Ketua DPR menjadikannya sebagai magnet bagi pekerja media. "Tak ubahnya seperti Lara Croft. Dia punya segala tools. Di kelembagaan PDI Perjuangan dan DPR, dia menjadi elite. Memang, di setiap periode, Ketua DPR itu jabatan yang sangat strategis dan dituntut bisa merespons beragam isu-isu nasional secara cepat," urai Wildan yang juga akademisi di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Al Azhar Indonesia.

Wildan mengingatkan, Puan Maharani bisa meniru Ketua MPR Bambang Soesatyo yang terlihat punya kinerja komunikasi politik mumpuni di media massa. Meski tak lagi menjabat Ketua DPR, Bamsoet terlihat aktif mengomentari isu-isu politik yang menyita perhatian media massa. Ini dapat dilihat dari selisih frekuensi kemunculan antara Puan dan Bamsoet yang terbilang sangat jauh.

INSIS mencatat, dari lima Pimpinan DPR yang kerap muncul di pemberitaan media massa, politikus Partai Nasional Demokrat Rachmad Gobel menjadi nama yang paling sedikit dikutip media massa. Politikus yang juga pengusaha ini hanya disebut sebanyak 72 kali. Sedangkan Muhaimin Iskandar dikutip pernyataannya sebanyak 75 kali.

Menurut Wildan, kemunculan nama Rachmad Gobel dalam jajaran five opinion leader Pimpinan DPR tergolong menarik. Mengingat, Gobel merupakan politikus baru yang berhasil masuk ke Senayan melalui Partai Nasdem. Nasdem jika dilihat dari perolehan kursinya di DPR hanya menempati posisi ke-4. Bila dibuat perbandingan, kemunculan Rachmad Gobel hanya tipis dengan Muhaimin Iskandar yang malang melintang di panggung politik nasional. "Gobel dikutip pernyataannya sebanyak 72 kali dan Cak Imin dikutip 75 kali. Hanya beda 3 angka."

Dalam pengamatan Wildan Hakim, temuan menarik dari data kali ini adalah kemunculan para politikus anyar dari Partai Nasdem. Rachmad Gobel, Lestari Moerdijat, dan Willy Aditya menjadi tiga nama yang terbilang sering dikutip oleh media massa. Secara berurutan ketiganya disebut sebanyak 72, 62, dan 50 kali dalam sejumlah tema publikasi.

"Frekuensi pengutipan ketiga politikus Nasdem ini memang belum setinggi politikus dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Gerindra. Namun, angka-angka di atas bisa menjadi data awal untuk menjelaskan bahwa politisi baru Partai Nasdem sudah unjuk komentar dan dikenal baik oleh media. Penting diingat, kemunculan di media massa ini bisa menjadi indikator kinerja komunikasi politik mereka."

Peneliti Senior INSIS Dian Permata mengatakan, potret awal evaluasi kinerja komunikasi politik ini dapat menjadi bahan evaluasi citra kelembagaan MPR dan DPR, partai politik, hingga pada unit analisis aktor yakni anggota DPR itu sendiri. Pada seorang anggota parlemen ada empat citra yang melekat yakni sebagai wakil rakyat di dapil, sebagai reprentasi anggota partai politik, sebagai representasi anggota DPR, dan MPR.

"Jika ruang publikasi ini tidak dimaksimalkan maka akan menyulitkan si politikus, partai, pemilihnya, hingga pada praktisi atau akademisi seperti NGO. Untuk terakhir, pada aspek keterbukaan dan akuntabilitas. Jangan sampai ada anggapan, ada isu dibahas ruang parlemen namun publik tidak pernah dengar maupun diajak untuk berpartisipasi. Jadi, citra, agenda setting partai politik, dan agenda publik, kawin di tema-tema isu yang dipublikasikan anggota DPR di media massa."

Dian yang juga menjadi Tim Pakar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memberikan contoh pada tema Omnibus Law. Tema ini kali pertama dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo. Tema ini kerap direpetisi oleh menteri-menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di media massa. Bila dianalisis, terlihat adanya agenda setting pemerintah di DPR untuk tema tersebut. Karena itu, kita harus melihat siapa saja aktor dan partai politik di DPR yang memerhatikan agenda setting pemerintah di ruang media massa pada tema tersebut.

"Melalui cross data analysis bisa dibaca, bahwa Gerindra, Golkar, dan PKB menjadi partai yang paling sering muncul di publikasi membahas tema seperti ini. Sedangkan PDIP, Nasdem, PPP berada di belakangnya. Dari data ini saja saja sudah terlihat komunikasi politik dan agenda setting partai politik dan pemerintah. Relasi kuat datanya ada di situ."

Kajian riset seputar Top Opinion Leader Pimpinan Parlemen ini menggunakan teknik media monitoring. Ada enam media massa yang dijadikan basis data riset, terdiri dari empat media cetak salah satunya adalah KORAN SINDO, serta dua media siber. Data yang dicuplik adalah pemberitaan yang memuat nama dan tema anggota DPR. Waktu pengerjaan 1 Oktober hingga 30 Desember 2019. Penelitian dan analisis selanjutnya difokuskan pada lima aspek. Frekuensi artikel, tema artikel, narasumber, tanggal publikasi, dan media massa.