Politisi PKB: Masih Ada Miskomunikasi Koordinasi
Sabtu, 08 Februari 2020 - 12:25 WIB
Politisi PKB: Masih Ada Miskomunikasi Koordinasi
A
A
A
JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah mengatakan, usai 100 hari kerja kabinet dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin masih diselimuti permasalahan.
Menurut Luluk masih ditemuinya masalah yakni, miskomunikasi yang merupakan permasalahan di kabinet Jokowi periode sebelumnya dan belum terselesaikan di periode sekarang ini. "Ini catatan diperiode lalu, artinya yang dimaksud dengan miskomunikasi koordinasi yang tidak baik itu sudah terjadi pada periode yang lalu tapi faktanya ketika periode kedua ini tidak ada pembelajaran," ujar Luluk dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf', di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Luluk menjelaskan, masih ditemukannya miskomunikasi ini karena kurang baiknya koordinasi didalam kabinet Jokowi-Ma'ruf."Tidak adanya satu koordinasi yang baik antara kementrian dan dari sistem pelaporannya itu jelas kepada satu pintu," jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Politisi PDIP Effendi Simbolon berharap semua pihak agar tidak cepat menyimpulkan mengenai 100 hari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Padahal, kata Effendi, hampir semua kementerian teknis melakukan perubahan revolusioner.
"Di hampir semua kementerian teknis khususnya itu terjadi perubahan yang revolusioner dalam kebijakan, ini satu contoh di sektor kelautan antara kebijkan Susi dengan kebijakan Pak Edy sekarang itukan berbanding terbalik," kata Effendi.
Bukan hanya kementerian teknis, menurut Effendi semua kementerian juga selalu melakukan evaluasi hingga saat ini."Ini poinnya adalah semua kementrian selalu melakukan evaluasi dan perubahannya itu langsung timur barat begitu, sepertinya ini pemeritahan baru pemeritahan yang baru yang betul-betul adalah dari nol lagi," jelasnya.
Menurut Luluk masih ditemuinya masalah yakni, miskomunikasi yang merupakan permasalahan di kabinet Jokowi periode sebelumnya dan belum terselesaikan di periode sekarang ini. "Ini catatan diperiode lalu, artinya yang dimaksud dengan miskomunikasi koordinasi yang tidak baik itu sudah terjadi pada periode yang lalu tapi faktanya ketika periode kedua ini tidak ada pembelajaran," ujar Luluk dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf', di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Luluk menjelaskan, masih ditemukannya miskomunikasi ini karena kurang baiknya koordinasi didalam kabinet Jokowi-Ma'ruf."Tidak adanya satu koordinasi yang baik antara kementrian dan dari sistem pelaporannya itu jelas kepada satu pintu," jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Politisi PDIP Effendi Simbolon berharap semua pihak agar tidak cepat menyimpulkan mengenai 100 hari kabinet Jokowi-Ma'ruf. Padahal, kata Effendi, hampir semua kementerian teknis melakukan perubahan revolusioner.
"Di hampir semua kementerian teknis khususnya itu terjadi perubahan yang revolusioner dalam kebijakan, ini satu contoh di sektor kelautan antara kebijkan Susi dengan kebijakan Pak Edy sekarang itukan berbanding terbalik," kata Effendi.
Bukan hanya kementerian teknis, menurut Effendi semua kementerian juga selalu melakukan evaluasi hingga saat ini."Ini poinnya adalah semua kementrian selalu melakukan evaluasi dan perubahannya itu langsung timur barat begitu, sepertinya ini pemeritahan baru pemeritahan yang baru yang betul-betul adalah dari nol lagi," jelasnya.
(whb)
