Staf Khusus Presiden Surati Camat, Natalius Pigai: Ada Vandalisme Moral
Selasa, 14 April 2020 - 15:48 WIB
loading...
Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengkritik Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra yang menyurati para camat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Surat berkop Sekretariat Kabinet yang dilayangkan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat se-Indonesia terungkap ke publik.
Setelah heboh, surat yang isinya meminta agar para camat mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) itu akhirnya ditarik kembali. Andi Taufan adalah CEO PT Amartha.
Terungkapnya surat ini menjadi perbincangan. Sejumlah pihak menilai Andi Taufan tidak pantas melakukan itu. Apalagi menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet.
Tindakan Andi Taufan juga ditanggapi Natalius Pigai. Aktivis HAM itu menilai menilai tindakan tersebut sebagai vandalisme moral.
Dia mengaku tida menyangka Andi bisa melakukan perbuatan tersebut. "Saya Kira anak kecil ini dia polos, jujur dan bermoral sebelum masuk Istana. Jika surat ini benar, Saya sudah duga ada vandalisme moral dan salah satu potret Istana hari ini. Tidak pantas dijadikan panutan. Surat resmi mencantumkan perusahaan sendiri itu sudah dagang pengaruh," tulis mantan Komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitternya, @NataliusPigai2, Selasa (14/4/2020).
Setelah heboh, surat yang isinya meminta agar para camat mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) itu akhirnya ditarik kembali. Andi Taufan adalah CEO PT Amartha.
Terungkapnya surat ini menjadi perbincangan. Sejumlah pihak menilai Andi Taufan tidak pantas melakukan itu. Apalagi menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet.
Tindakan Andi Taufan juga ditanggapi Natalius Pigai. Aktivis HAM itu menilai menilai tindakan tersebut sebagai vandalisme moral.
Dia mengaku tida menyangka Andi bisa melakukan perbuatan tersebut. "Saya Kira anak kecil ini dia polos, jujur dan bermoral sebelum masuk Istana. Jika surat ini benar, Saya sudah duga ada vandalisme moral dan salah satu potret Istana hari ini. Tidak pantas dijadikan panutan. Surat resmi mencantumkan perusahaan sendiri itu sudah dagang pengaruh," tulis mantan Komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitternya, @NataliusPigai2, Selasa (14/4/2020).
