Evakuasi Ratusan WNI dari China, Pemerintah Siapkan Karantina Massal
A
A
A
JAKARTA - Rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan dan kota-kota lain yang menjadi pusat wabah virus corona di Provinsi Hubei, China harus diikuti dengan penyiapan karantina. Jangan sampai pemulangan ratusan WNI justru akan mendatangkan problem baru jika di antara mereka ada yang terjangkit virus tersebut.
Karantina bukan sekadar penyiapan tempat penampungan sementara, melainkan juga keseluruhan prosedur yang harus dilakukan mulai dari WNI turun dari pesawat, bagaimana membawa mereka ke penampungan, hingga bagaimana memperlakukan mereka, baik yang dalam kondisi sehat maupun menjadi suspect. Intinya, ruang gerak yang membuka kran penyebaran wabah corona bisa diminimalisasi. Langkah maksimal memang perlu dilakukan karena perkembangan wabah corona kian mengkhawatirkan.
Tercatat 9.755 orang terjangki tvirus corona di China, 206 orang di 24 negara turut mengidap penyakit ini, dan 213 orang tewas akibat keganasan virus yang awalnya diduga berasal dari kelelawar itu. Melihat perkembangan tersebut, kemarin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan status darurat kesehatan global. (Baca: Pemerintah: Sudah Ada Titik Cerah Evakuasi 243 WNI di Wuhan)
Pentingnya keseriusan pemerintah menyiapkan karantina disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid, Anggia Ermarini, dan Nabil Haroen. Mereka berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menekankan proses karantina sesuai dengan standar medis. “Tentu ini adalah kewenangan penuh (Kemenkes), secara teknis standar kesehatan harus benar-benar selektif dan dilakukan semaksimal mungkin,” ucap Anwar Hafid.
Anggia Ermarini juga menekankan proses screening dan karantina WNI dari Wuhan benar-benar dilakukan secara maksimal. Menurut dia, langkah ini membutuhkan koordinasi matang yang melibatkan unsur terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI.
“Untuk menggunakan asrama haji sebagai tempat karantina juga harus diukur benar, jangan sembrono karena banyak warga di sekitar. Sebab nanti kalau ada yang tertular bisa repot. Sekarang memang belum ada yang tertular, tapi harus ada antisipasi,” ujarnya.
Senada, Nabil Haroen menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pemulangan WNI dari Wuhan dan pengarantinaan mereka. Politikus PDIP itu meminta pemerintah tidak segan meniru negara lain bagaimana memberlakukan karantina secara maksimal. “Indonesia harus banyak berbenah dalam manajemen kebencanaan,” katanya.
Bagaimana pemerintah menyiapkan karantina? Kemarin Direktur Pencegahandan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dr Wiendra Waworuntu MKes memastikan akan mengarantina WNI yang dievakuasi dari Hubei. “Saya tidak bicara di mana landingnya, tapi semua WNI yang turun dari Wuhan itu akan dikarantina. Untuk lokasi karantina belum tahu di mana, tapi persiapan Kemenkes untuk melakukan screening pemantauan dari awal,” kata Wiendra saat konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut dia, selama dikarantina mereka juga diawasi oleh tenaga kesehatan mulai dari perawat, dokter spesialis paru, dokter kesehatan jiwa, hingga obgyn. “Mereka juga akan diatur olahraganya, konsumsi gizinya, dan sebagainya. Kalau ada yang panas, batuk, sesak napas, atau memperlihatkan gejala, baru langsung dibawa ke RS (rujukan),” katanya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mematikan evakuasi atau pemulangan WNI tersebut akan melalui sejumlah proses sebelum benar-benar dipulangkan kepada keluarganya. Satu di antaranya mereka harus melalui proses karantina selama dua minggu atau satu kali masa inkubasi (1-14 hari/2-10 hari).
Dia menegaskan, karantina tersebut merupakan perintah dari World Health Organization(WHO), yang baru saja mengeluarkan deklarasi darurat internasional untuk virus baru dari keluarga virus corona tersebut. Selain perintah dari WHO, karantina juga dimaksudkan untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona Wuhan. ”Enggak usah khawatir, pasti nyaman nanti. Soal itu nanti teknis kita bicarakan yang paling nyaman, tidak menimbulkan kekhawatiran keluarga dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Menkes Terawan saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes RI dr Anung Sugihantono M Kes juga telah menyinggung persiapan karantina. Menurut dia, WNI yang baru tiba dari wilayah epidemi virus corona dalam hal ini Wuhan akan diberikan health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. “Maka pada saat mendarat kita lakukan sama dengan memberikan health alert card. Pasien dengan pengawasan masuk ke dalam karantina atau isolasi,” kata Anung.
Dia menuturkan, pada saat dikarantina mereka tetap boleh melakukan kegiatan, tapi tidak boleh berinteraksi sosial dengan yang lain. Sedangkan bagi WNI yang harus diisolasi, mereka benar-benar harus berada dalam ruangan khusus dan dilakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari sampai mendapat status konfirmasi apakah ia positif atau negatif korona. (Baca juga: Wabah Virus Corona, Jokowi Perintahkan Evaluasi WNI di Wuhan)
Teknis karantina, menurut Anung, bisa dilakukan denganmetode pengelompokan dan pemisahan mereka yang bergejala dan tidak bergejala, serta dipantau dan diawasi. “Misalnya sehat, dititipkan saja di asrama haji dengan catatan tidak boleh ada yang masuk selama satu kali masa inkubasi satu samai 14 hari atau dua sampai sepuluh hari,” tutupnya.
Lantas di mana mereka akan dikarantina? Hingga kemarin pemerintah belum memberi kepastian. Namun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memberi sinyal Asrama Haji Pondok Gede akan dijadikan sebagai tempat karantina.
Sementara itu, proses penyiapan evakuasi 243 WNI dari Hubei di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berlangsung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, Menlu telah berkomunikasi dengan otoritas China. Dia menyebut antrean Indonesia untuk mengevakuasi WNI di urutan depan. “Masih dalam proses. Masih kita proses karena yang ingin evakuasi bukan hanya Indonesia, tetapi antrean kita sudah di depan,” ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemarin.
Dia juga menyebut, persiapan penerimaan di Tanah Air juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku. ”Kemarin WHO juga sudah mengumumkan situasi darurat global yang terkait dengan virus corona. Jadi saya kira keputusan kita kemarin untuk mengevakuasi itu sudah betul,” pungkasnya.
Darurat Global
Dengan peningkatan jumlah pasien pneumonia akibat virus corona menjadi hampir 10.000 orang di seluruh dunia, mayoritas di China, dan menewaskan 213 orang, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC) di Jenewa, Swiss, kemarin.
Keprihatinan utama kami ialah potensi virus yang dapat menyebar ke negara dengan sistem kesehatan yang rendah,” kata Kepala WHO Tedros Adhanom G Hebreyesus, dikutip Reuters. “Kita semua harus bertindak bersama-sama sekarang juga untuk mencegah virus itu kian meluas ke berbagai belahan dunia,” ungkapnya.
Tedros kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk tidak mengeluarkan larangan berdagang atau berkunjung ke China. Namun, sebagian negara di dunia telah mendesak warganya untuk tidak mengunjungi China dan melarang warga China memasuki negara mereka mulai dari Rusia hingga Singapura.
Penerbangan dari berbagai negara menuju China juga mulai dibatalkan meski tidak sepenuhnya. Negara tetangga China, Korea Utara (Korut), bahkan melarang penerbangan pesawat dan operasi kereta api ke China. Business trip ke China dan cabang kantor dan pabrik perusahaan multinasional milik asing juga diliburkan.
Ribuan warga internasional yang terjebak di Wuhan juga secara berangsur mulai dipulangkan. AS telah memulangkan sekitar 240 warganya, termasuk staf Konsulat Jenderal beserta keluarganya. Jepang sebanyak 206 warga dan Korea Selatan (Korsel) sebanyak 368 warga. Mereka semua kini di karantina di sebuah tempat.
Karantina bukan sekadar penyiapan tempat penampungan sementara, melainkan juga keseluruhan prosedur yang harus dilakukan mulai dari WNI turun dari pesawat, bagaimana membawa mereka ke penampungan, hingga bagaimana memperlakukan mereka, baik yang dalam kondisi sehat maupun menjadi suspect. Intinya, ruang gerak yang membuka kran penyebaran wabah corona bisa diminimalisasi. Langkah maksimal memang perlu dilakukan karena perkembangan wabah corona kian mengkhawatirkan.
Tercatat 9.755 orang terjangki tvirus corona di China, 206 orang di 24 negara turut mengidap penyakit ini, dan 213 orang tewas akibat keganasan virus yang awalnya diduga berasal dari kelelawar itu. Melihat perkembangan tersebut, kemarin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan status darurat kesehatan global. (Baca: Pemerintah: Sudah Ada Titik Cerah Evakuasi 243 WNI di Wuhan)
Pentingnya keseriusan pemerintah menyiapkan karantina disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid, Anggia Ermarini, dan Nabil Haroen. Mereka berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menekankan proses karantina sesuai dengan standar medis. “Tentu ini adalah kewenangan penuh (Kemenkes), secara teknis standar kesehatan harus benar-benar selektif dan dilakukan semaksimal mungkin,” ucap Anwar Hafid.
Anggia Ermarini juga menekankan proses screening dan karantina WNI dari Wuhan benar-benar dilakukan secara maksimal. Menurut dia, langkah ini membutuhkan koordinasi matang yang melibatkan unsur terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI.
“Untuk menggunakan asrama haji sebagai tempat karantina juga harus diukur benar, jangan sembrono karena banyak warga di sekitar. Sebab nanti kalau ada yang tertular bisa repot. Sekarang memang belum ada yang tertular, tapi harus ada antisipasi,” ujarnya.
Senada, Nabil Haroen menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pemulangan WNI dari Wuhan dan pengarantinaan mereka. Politikus PDIP itu meminta pemerintah tidak segan meniru negara lain bagaimana memberlakukan karantina secara maksimal. “Indonesia harus banyak berbenah dalam manajemen kebencanaan,” katanya.
Bagaimana pemerintah menyiapkan karantina? Kemarin Direktur Pencegahandan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dr Wiendra Waworuntu MKes memastikan akan mengarantina WNI yang dievakuasi dari Hubei. “Saya tidak bicara di mana landingnya, tapi semua WNI yang turun dari Wuhan itu akan dikarantina. Untuk lokasi karantina belum tahu di mana, tapi persiapan Kemenkes untuk melakukan screening pemantauan dari awal,” kata Wiendra saat konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.
Menurut dia, selama dikarantina mereka juga diawasi oleh tenaga kesehatan mulai dari perawat, dokter spesialis paru, dokter kesehatan jiwa, hingga obgyn. “Mereka juga akan diatur olahraganya, konsumsi gizinya, dan sebagainya. Kalau ada yang panas, batuk, sesak napas, atau memperlihatkan gejala, baru langsung dibawa ke RS (rujukan),” katanya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mematikan evakuasi atau pemulangan WNI tersebut akan melalui sejumlah proses sebelum benar-benar dipulangkan kepada keluarganya. Satu di antaranya mereka harus melalui proses karantina selama dua minggu atau satu kali masa inkubasi (1-14 hari/2-10 hari).
Dia menegaskan, karantina tersebut merupakan perintah dari World Health Organization(WHO), yang baru saja mengeluarkan deklarasi darurat internasional untuk virus baru dari keluarga virus corona tersebut. Selain perintah dari WHO, karantina juga dimaksudkan untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona Wuhan. ”Enggak usah khawatir, pasti nyaman nanti. Soal itu nanti teknis kita bicarakan yang paling nyaman, tidak menimbulkan kekhawatiran keluarga dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Menkes Terawan saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes RI dr Anung Sugihantono M Kes juga telah menyinggung persiapan karantina. Menurut dia, WNI yang baru tiba dari wilayah epidemi virus corona dalam hal ini Wuhan akan diberikan health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. “Maka pada saat mendarat kita lakukan sama dengan memberikan health alert card. Pasien dengan pengawasan masuk ke dalam karantina atau isolasi,” kata Anung.
Dia menuturkan, pada saat dikarantina mereka tetap boleh melakukan kegiatan, tapi tidak boleh berinteraksi sosial dengan yang lain. Sedangkan bagi WNI yang harus diisolasi, mereka benar-benar harus berada dalam ruangan khusus dan dilakukan pemantauan selama 24 jam setiap hari sampai mendapat status konfirmasi apakah ia positif atau negatif korona. (Baca juga: Wabah Virus Corona, Jokowi Perintahkan Evaluasi WNI di Wuhan)
Teknis karantina, menurut Anung, bisa dilakukan denganmetode pengelompokan dan pemisahan mereka yang bergejala dan tidak bergejala, serta dipantau dan diawasi. “Misalnya sehat, dititipkan saja di asrama haji dengan catatan tidak boleh ada yang masuk selama satu kali masa inkubasi satu samai 14 hari atau dua sampai sepuluh hari,” tutupnya.
Lantas di mana mereka akan dikarantina? Hingga kemarin pemerintah belum memberi kepastian. Namun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memberi sinyal Asrama Haji Pondok Gede akan dijadikan sebagai tempat karantina.
Sementara itu, proses penyiapan evakuasi 243 WNI dari Hubei di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berlangsung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, Menlu telah berkomunikasi dengan otoritas China. Dia menyebut antrean Indonesia untuk mengevakuasi WNI di urutan depan. “Masih dalam proses. Masih kita proses karena yang ingin evakuasi bukan hanya Indonesia, tetapi antrean kita sudah di depan,” ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kemarin.
Dia juga menyebut, persiapan penerimaan di Tanah Air juga terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku. ”Kemarin WHO juga sudah mengumumkan situasi darurat global yang terkait dengan virus corona. Jadi saya kira keputusan kita kemarin untuk mengevakuasi itu sudah betul,” pungkasnya.
Darurat Global
Dengan peningkatan jumlah pasien pneumonia akibat virus corona menjadi hampir 10.000 orang di seluruh dunia, mayoritas di China, dan menewaskan 213 orang, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC) di Jenewa, Swiss, kemarin.
Keprihatinan utama kami ialah potensi virus yang dapat menyebar ke negara dengan sistem kesehatan yang rendah,” kata Kepala WHO Tedros Adhanom G Hebreyesus, dikutip Reuters. “Kita semua harus bertindak bersama-sama sekarang juga untuk mencegah virus itu kian meluas ke berbagai belahan dunia,” ungkapnya.
Tedros kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk tidak mengeluarkan larangan berdagang atau berkunjung ke China. Namun, sebagian negara di dunia telah mendesak warganya untuk tidak mengunjungi China dan melarang warga China memasuki negara mereka mulai dari Rusia hingga Singapura.
Penerbangan dari berbagai negara menuju China juga mulai dibatalkan meski tidak sepenuhnya. Negara tetangga China, Korea Utara (Korut), bahkan melarang penerbangan pesawat dan operasi kereta api ke China. Business trip ke China dan cabang kantor dan pabrik perusahaan multinasional milik asing juga diliburkan.
Ribuan warga internasional yang terjebak di Wuhan juga secara berangsur mulai dipulangkan. AS telah memulangkan sekitar 240 warganya, termasuk staf Konsulat Jenderal beserta keluarganya. Jepang sebanyak 206 warga dan Korea Selatan (Korsel) sebanyak 368 warga. Mereka semua kini di karantina di sebuah tempat.
(ysw)