Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Pemerintah Tinggal Jelaskan Apa Adanya
Jum'at, 31 Januari 2020 - 10:53 WIB
Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Pemerintah Tinggal Jelaskan Apa Adanya
A
A
A
JAKARTA - Usulan untuk dibentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero) dinilai sebagian kalangan akan menemui banyak rintangan dan berpotensi tidak berhasil. Mengingat mayoritas fraksi di DPR lebih setuju dengan membentuk panitia kerja (Panja).
Pengamat Politik asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan memprediksi akan terjadi 'tarik ulur' dalam usulan Pansus Jiwasraya. Di saat bersamaan, fraksi yang mendorong dibentuknya Pansus menginginkan kejelasan kasus tersebut, utamanya Partai Demokrat. (Baca juga: Pengamat Nilai Motif Demokrat Dorong Pansus karena SBY Tak Happy )
"Substansi dari Pansus adalah mencari kejelasan terhadap satu masalah. Dalam hal ini Demokrat berusaha mencari kejelasan terhadap masalah yang Jiwasraya," ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Jumat (31/1/2020).
Dengan demikian, lanjut Bakir, jika akhirnya Demokrat dan beberapa fraksi gagal menggulirkan Pansus, maka kewajiban pemerintah untuk menjelaskan apa adanya baik melalui Panja maupun perangkat hukum lainnya.
"Karena itu, pemerintah tinggal menjelaskan apa adanya," tandasnya. (Baca juga: Komisi VI DPR Optimistis Panja Bakal Tuntaskan Persoalan Jiwasraya )
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat terus mendorong agar penyelesaian kasus Jiwasraya ditempuh melalui Pansus. Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terus berusaha mencari dukungan di Parlemen.
Pengamat Politik asal UIN Jakarta, Bakir Ihsan memprediksi akan terjadi 'tarik ulur' dalam usulan Pansus Jiwasraya. Di saat bersamaan, fraksi yang mendorong dibentuknya Pansus menginginkan kejelasan kasus tersebut, utamanya Partai Demokrat. (Baca juga: Pengamat Nilai Motif Demokrat Dorong Pansus karena SBY Tak Happy )
"Substansi dari Pansus adalah mencari kejelasan terhadap satu masalah. Dalam hal ini Demokrat berusaha mencari kejelasan terhadap masalah yang Jiwasraya," ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Jumat (31/1/2020).
Dengan demikian, lanjut Bakir, jika akhirnya Demokrat dan beberapa fraksi gagal menggulirkan Pansus, maka kewajiban pemerintah untuk menjelaskan apa adanya baik melalui Panja maupun perangkat hukum lainnya.
"Karena itu, pemerintah tinggal menjelaskan apa adanya," tandasnya. (Baca juga: Komisi VI DPR Optimistis Panja Bakal Tuntaskan Persoalan Jiwasraya )
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat terus mendorong agar penyelesaian kasus Jiwasraya ditempuh melalui Pansus. Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terus berusaha mencari dukungan di Parlemen.
(kri)
