Prabowo: Membangun Pertahanan dan Menjaga Kedaulatan Mahal Harganya
Jum'at, 24 Januari 2020 - 21:47 WIB
Prabowo: Membangun Pertahanan dan Menjaga Kedaulatan Mahal Harganya
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, peristiwa Laut Cina Selatan (LCS) membawa hikmah karena membangunkan para elite politik bahwa membangun pertahanan dan menjaga kedaulatan sangat mahal harganya.
”Tanpa pesawat dan kapal laut yang kuat, kita tidak dapat berperang,” ujarnya, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan)-TNI, pada Kamis, 23 Januari 2020. (Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Bangun Sistem Pertahanan yang Kuat)
Menurut Prabowo, saat ini Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian secara global. Karenanya, tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa dalam 25 tahun ke depan tidak akan ada perang. Apalagi, gangguan terhadap kedaulatan melalui pelanggaran batas zona laut dan udara sangat banyak terjadi. (Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Negara Luar Berminat Beli Alutsista Produk Dalam Negeri)
Untuk itu, mantan Danjen Kopassus meminta kepada TNI AL dan TNI AU harus kokoh sebagai penangkal terdepan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan 17 selat yang menjadi celah masuk musuh. Sedangkan, TNI AD harus memiliki rudal-rudal yang dapat menguasai celah-celah tersebut. ”Kita yang duduk di sini adalah warga negara yang memiliki tugas khusus untuk mempertahankan negara, tanggung jawab kita tidak ringan. Kita siap untuk berperang kapan saja,” tegasnya.
Prabowo menyebut, tugas Kementerian Pertahanan adalah mencari dukungan agar TNI selalu siap menghadapi ancaman. Termasuk memenuhi kekurangan sarana, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan anggaran pertahanan. Sebab, pertahanan merupakan investasi bagi suatu Negara untuk menjaga wilayahnya agar selalu aman dan damai. ”Kemhan dan Mabes TNI harus menjadi satu tim yang solid untuk menjalankan tugas pertahanan, jangan ada batasan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa (JBNP) Subiyono menyambut baik kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, serta mengutamakan produk dalam negeri.
Menurut dia, PT. JBNP dan PT. Ridho Agung Mitra Abadi telah mengembangkan produk industri pertahanan dan keamanan, dan selama ini telah banyak digunakan TNI dan Polri. ”Kami akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di TNI dan Polri. Kami berharap dukungan dari pemerintah serta segenap institusi terkait lainnya atas rencana kami untuk melakukan kerja sama dengan mitra strategis luar negeri dalam pengembangan industri pertahanan,” ujarnya.
”Tanpa pesawat dan kapal laut yang kuat, kita tidak dapat berperang,” ujarnya, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan)-TNI, pada Kamis, 23 Januari 2020. (Baca juga: Menhan Prabowo Ajak Bangun Sistem Pertahanan yang Kuat)
Menurut Prabowo, saat ini Indonesia menghadapi situasi ketidakpastian secara global. Karenanya, tidak boleh ada lagi yang mengatakan bahwa dalam 25 tahun ke depan tidak akan ada perang. Apalagi, gangguan terhadap kedaulatan melalui pelanggaran batas zona laut dan udara sangat banyak terjadi. (Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Negara Luar Berminat Beli Alutsista Produk Dalam Negeri)
Untuk itu, mantan Danjen Kopassus meminta kepada TNI AL dan TNI AU harus kokoh sebagai penangkal terdepan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan 17 selat yang menjadi celah masuk musuh. Sedangkan, TNI AD harus memiliki rudal-rudal yang dapat menguasai celah-celah tersebut. ”Kita yang duduk di sini adalah warga negara yang memiliki tugas khusus untuk mempertahankan negara, tanggung jawab kita tidak ringan. Kita siap untuk berperang kapan saja,” tegasnya.
Prabowo menyebut, tugas Kementerian Pertahanan adalah mencari dukungan agar TNI selalu siap menghadapi ancaman. Termasuk memenuhi kekurangan sarana, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan anggaran pertahanan. Sebab, pertahanan merupakan investasi bagi suatu Negara untuk menjaga wilayahnya agar selalu aman dan damai. ”Kemhan dan Mabes TNI harus menjadi satu tim yang solid untuk menjalankan tugas pertahanan, jangan ada batasan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Jala Berikat Nusantara Perkasa (JBNP) Subiyono menyambut baik kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pengembangan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri, serta mengutamakan produk dalam negeri.
Menurut dia, PT. JBNP dan PT. Ridho Agung Mitra Abadi telah mengembangkan produk industri pertahanan dan keamanan, dan selama ini telah banyak digunakan TNI dan Polri. ”Kami akan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di TNI dan Polri. Kami berharap dukungan dari pemerintah serta segenap institusi terkait lainnya atas rencana kami untuk melakukan kerja sama dengan mitra strategis luar negeri dalam pengembangan industri pertahanan,” ujarnya.
(shf)
