PKS Nilai Pemerintah Terlalu Fokus Pikirkan Investasi
Kamis, 23 Januari 2020 - 10:19 WIB
PKS Nilai Pemerintah Terlalu Fokus Pikirkan Investasi
A
A
A
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law disorot, salah satunya mengenai pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat, mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritik akibat sikap pemerintah yang terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law
Ledia menilai rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.
"RUU ini selayaknya dihadirkan, terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pelaku UMKM, termasuk untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat Indonesia secara umum," papar Ledia dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22 Januari 2020. (Baca juga: DPR Tetapkan 50 RUU Prioritas 2020, Termasuk Omnibus Law )
Dengan demikian, lanjut Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi sikap keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.
"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," tutur anggota Komisi X DPR ini.
Oleh karena itu, sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.
"Meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," kata anggota DPR dari Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritik akibat sikap pemerintah yang terlalu fokus menyuarakan kepentingan investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law
Ledia menilai rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektivitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.
"RUU ini selayaknya dihadirkan, terutama untuk menguatkan kemunculan, perkembangan, dan proteksi pada produk dalam negeri, pelaku UMKM, termasuk untuk memberi perlindungan pada tenaga kerja, konsumen, dan masyarakat Indonesia secara umum," papar Ledia dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22 Januari 2020. (Baca juga: DPR Tetapkan 50 RUU Prioritas 2020, Termasuk Omnibus Law )
Dengan demikian, lanjut Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi sikap keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.
"Isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya, tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat," tutur anggota Komisi X DPR ini.
Oleh karena itu, sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.
"Meski kita sangat ingin melakukan penyegaran iklim investasi, dengan di antaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi," kata anggota DPR dari Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
(dam)
