Munas Golkar Berlalu, Pendukung Bamsoet Tagih Komitmen Airlangga
Jum'at, 17 Januari 2020 - 18:34 WIB
Munas Golkar Berlalu, Pendukung Bamsoet Tagih Komitmen Airlangga
A
A
A
JAKARTA - Pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang tergabung dalam Tim 9 menagih komitmen rekonsiliasi yang dijanjikan Airlangga Hartarto menjelang Musyawarah Nasional (Munas) X untuk dimasukan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.
Koordinator Tim 9, Cyrillus Kerong mengatakan, sebelum munas digelar, ada sejumlah nama kandidat ketua umum (ketum) Golkar. Namun, persaingan terkuat adalah antara Airlangga Hartarto dan Bamsoet. Hingga akhirnya beberapa jam sebelum pembukaan munas, melalui proses negoisasi dan lobi-lobi tingkat tinggi di antaranya dengan melibatkan tokoh senior Golkar yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya Bamsoet memilih mundur dengan alasan untuk menjaga keutuhan partai.
Dalam salah satu klausul yang dijanjikan kubu Airlangga dalam proses rekonsiliasi tersebut, kata dia, yakni mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam kepengurusan DPP.
”Faktanya dari sekitar 100 orang pendukung Bamsoet, hanya empat orang yang masuk pengurus, yakni Misbakhun, Nusron Wahid, Robert Kardinal, dan Junaidi Elvis. Lima kalau sama Bamsoet,” ujar Cyrillus Kerong kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Baca juga: Ini Struktur Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024 )
Pihaknya juga menyoroti komposisi kepengurusan baru DPP yang dinilainya banyak yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurut dia, banyak di antara nama pengurus baru yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART karena sebelumnya bukan pengurus partai. Padahal, Golkar memiliki ketentuan bahwa untuk menjadi pengurus selain pernah menjadi pengurus minimal lima tahun, juga memiliki kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
”Pengurus harus lewat kaderisasi bahkan lima tahun. Tapi ini ada nama-nama baru masuk, ada yang keluar masuk lagi, ada yang kita gak tahu sama sekali. Ini yang kita soroti karena ini memengaruhi kualitas Partai Golkar. Partai ini didirikan untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana partai bisa membuat kebijakan yang baik kalau kadernya seperti ini,” ujar Juru Bicara Tim 9, Viktus Murin.
Viktus dalam pernyataan sikapnya bertajuk Melawan Dusta Politik Rezim Airlangga Hartarto untuk Menyelamatkan Keutuhan Partai Golkar, mengatakan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 tidak mencerminkan sama sekali komitmen kebersamaan dan suasana rekonsiliasi yang telah dibuat oleh Airlangga Hartarto seperti dijanjikan sesaat sebelum pelaksanaan Munas X, 3 Desember 2019 lalu.
Dalam suatu pertemuan dengan pesaing terkuatnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang dimediasi dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Luhut Binsar Panjaitan, komitmen rekonsiliasi itu di antaranya adalah mengakomodir semua pendukung Bamsoet dalam kepengurusan DPP Partai Golkar.
”Inkonsistensi politik Airlangga Hartarto ini kami pandang telah mencemarkan kewibawaan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakriez dan citra Menko Luhut Binsar Panjaitan.
Pihaknya menyesalkan inkonsistensi Airlangga Hartarto dengan hanya memasukkan empat orang dari hampir 100 orang tim inti pendukung Bamsoet dalam kompetisi pemilihan ketua umum pada Munas X.
“Rezim politik AH melakukan pelanggaran konstitusi organisasi (AD/ART Partai Golkar) secara konsisten, bahkan cenderung mengangkangi secara vulgar perintah AD/ART mengenai rekruitmen kepengurusan DPP, sekaligus tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria kompetensi dan persyaratan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela),” katanya.
Koordinator Tim 9, Cyrillus Kerong mengatakan, sebelum munas digelar, ada sejumlah nama kandidat ketua umum (ketum) Golkar. Namun, persaingan terkuat adalah antara Airlangga Hartarto dan Bamsoet. Hingga akhirnya beberapa jam sebelum pembukaan munas, melalui proses negoisasi dan lobi-lobi tingkat tinggi di antaranya dengan melibatkan tokoh senior Golkar yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya Bamsoet memilih mundur dengan alasan untuk menjaga keutuhan partai.
Dalam salah satu klausul yang dijanjikan kubu Airlangga dalam proses rekonsiliasi tersebut, kata dia, yakni mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam kepengurusan DPP.
”Faktanya dari sekitar 100 orang pendukung Bamsoet, hanya empat orang yang masuk pengurus, yakni Misbakhun, Nusron Wahid, Robert Kardinal, dan Junaidi Elvis. Lima kalau sama Bamsoet,” ujar Cyrillus Kerong kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). (Baca juga: Ini Struktur Kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024 )
Pihaknya juga menyoroti komposisi kepengurusan baru DPP yang dinilainya banyak yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurut dia, banyak di antara nama pengurus baru yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART karena sebelumnya bukan pengurus partai. Padahal, Golkar memiliki ketentuan bahwa untuk menjadi pengurus selain pernah menjadi pengurus minimal lima tahun, juga memiliki kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
”Pengurus harus lewat kaderisasi bahkan lima tahun. Tapi ini ada nama-nama baru masuk, ada yang keluar masuk lagi, ada yang kita gak tahu sama sekali. Ini yang kita soroti karena ini memengaruhi kualitas Partai Golkar. Partai ini didirikan untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana partai bisa membuat kebijakan yang baik kalau kadernya seperti ini,” ujar Juru Bicara Tim 9, Viktus Murin.
Viktus dalam pernyataan sikapnya bertajuk Melawan Dusta Politik Rezim Airlangga Hartarto untuk Menyelamatkan Keutuhan Partai Golkar, mengatakan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 tidak mencerminkan sama sekali komitmen kebersamaan dan suasana rekonsiliasi yang telah dibuat oleh Airlangga Hartarto seperti dijanjikan sesaat sebelum pelaksanaan Munas X, 3 Desember 2019 lalu.
Dalam suatu pertemuan dengan pesaing terkuatnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang dimediasi dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Luhut Binsar Panjaitan, komitmen rekonsiliasi itu di antaranya adalah mengakomodir semua pendukung Bamsoet dalam kepengurusan DPP Partai Golkar.
”Inkonsistensi politik Airlangga Hartarto ini kami pandang telah mencemarkan kewibawaan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakriez dan citra Menko Luhut Binsar Panjaitan.
Pihaknya menyesalkan inkonsistensi Airlangga Hartarto dengan hanya memasukkan empat orang dari hampir 100 orang tim inti pendukung Bamsoet dalam kompetisi pemilihan ketua umum pada Munas X.
“Rezim politik AH melakukan pelanggaran konstitusi organisasi (AD/ART Partai Golkar) secara konsisten, bahkan cenderung mengangkangi secara vulgar perintah AD/ART mengenai rekruitmen kepengurusan DPP, sekaligus tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria kompetensi dan persyaratan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela),” katanya.
(dam)
