Sudjiwo Tedjo: Mau Geledah Saja, Ribet Birokrasinya
Senin, 13 Januari 2020 - 12:48 WIB
Sudjiwo Tedjo: Mau Geledah Saja, Ribet Birokrasinya
A
A
A
JAKARTA - Budayawan Sudjiwo Tedjo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas lembaga tersebut.
Dia menilai saat ini KPK sudah menjadi lemah karena dalam menjalankan tugasnya terhambat oleh birokrasi.
Sudjiwo Tedjo pun menyarankan agar Dewan Pengawas KPK mundur dari jabatannya. "Gimana kalau para pejabat Dewan Pengawas KPK mundur saja, agar kekecewaan kami nggak dobel2. Satu saja, kecewa karena KPK jadi lemah. Mau geledah aja ribet birokrasinya. Sekarang kami ud kecewa KPK jd lemah, kecewa pula knp tokoh2 berintegritas mau2nya dijadikan Dewan Pengawas?" cuit Sudjiwo melalui akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Minggu 12 Januari 2020.
Seperti diketahui, penanganan kasus korupsi yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku menjadi polemik. (Baca juga: OTT Komisioner KPU, Hasto Tegaskan Tak Ada Penyegelan Kantor DPP PDIP )
KPK tidak bisa langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan karena menurut UU KPK yang baru, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
Sementara itu, netizen lainnya juga mengomentari tentang birokrasi KPK dalam melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus korupsi.
"Gw kira dulu Dewan Pengawas itu semacam dewan penasehat ato dewan pertimbangan .gk taunya dewas itu fungsinya mengatur boleh tidaknya tindakan yg dilakukan komisioner @KPK_RI. Artinya Dewas membawahi KPK ,tnp izin Dewas tindakan KPK bisa dicap ilegal dan melanggar hukum," tulis akun Twitter @Restichayah, Minggu 12 Januari 2020.
Dia menilai saat ini KPK sudah menjadi lemah karena dalam menjalankan tugasnya terhambat oleh birokrasi.
Sudjiwo Tedjo pun menyarankan agar Dewan Pengawas KPK mundur dari jabatannya. "Gimana kalau para pejabat Dewan Pengawas KPK mundur saja, agar kekecewaan kami nggak dobel2. Satu saja, kecewa karena KPK jadi lemah. Mau geledah aja ribet birokrasinya. Sekarang kami ud kecewa KPK jd lemah, kecewa pula knp tokoh2 berintegritas mau2nya dijadikan Dewan Pengawas?" cuit Sudjiwo melalui akun Twitternya, @sudjiwotedjo, Minggu 12 Januari 2020.
Seperti diketahui, penanganan kasus korupsi yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku menjadi polemik. (Baca juga: OTT Komisioner KPU, Hasto Tegaskan Tak Ada Penyegelan Kantor DPP PDIP )
KPK tidak bisa langsung melakukan penggeledahan dan penyitaan karena menurut UU KPK yang baru, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
Sementara itu, netizen lainnya juga mengomentari tentang birokrasi KPK dalam melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus korupsi.
"Gw kira dulu Dewan Pengawas itu semacam dewan penasehat ato dewan pertimbangan .gk taunya dewas itu fungsinya mengatur boleh tidaknya tindakan yg dilakukan komisioner @KPK_RI. Artinya Dewas membawahi KPK ,tnp izin Dewas tindakan KPK bisa dicap ilegal dan melanggar hukum," tulis akun Twitter @Restichayah, Minggu 12 Januari 2020.
(dam)
