Demokrat Yakin Dewan Pengawas Bisa Perkuat KPK

Jum'at, 20 Desember 2019 - 17:31 WIB
Demokrat Yakin Dewan...
Demokrat Yakin Dewan Pengawas Bisa Perkuat KPK
A A A
JAKARTA - Partai Demokrat meyakini bahwa dengan dilantiknya lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memperkuat kinerja KPK. Karena, tujuan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 bertujuan untuk memperkuat KPK.

“Dari lima nama semua itu saya pikir bisa memperkuat kinerja KPK ke depan. Kan tujuan kita revisi UU KPK kan untuk memperkuat. Nah, dengan adanya Dewas itu betul-betul bisa mensupervisi dan bekerja sama dengan pimpinan Komisioner KPK dan besar harapan rakyat bisa dilakukan dengan bagus,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Menurut Wakil Ketua MPR ini, dengan harapan yang besar itu bisa sekaligus menepis pandangan orang lain bahwa Dewas KPK ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

“Tapi, kita percaya dengan susunan anggota Dewas betul-betul sesuai yang kita harapkan yaitu memperkuat KPK,” katanya.

Soal anggapan bahwa orang-orang di Dewas KPK ini akan berseberangan dengan Komisioner KPK, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini membantah anggapan itu. Karena, Dewas KPK juga bekerja secara collective collegial sehingga tidak sendiri-sendiri.

Jadi, saat Artidjo Alkostar menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) akan berbeda saat dia menjadi Dewas KPK. Karena itu, dia meminta agar semua pihak bisa memberikan kesempatan kepada Dewas KPK untuk bekerja.

“Kita enggak perlu khawatir. Kita beri kesempatan untuk bekerja maksimal. Dan gimana fungsi serta tugas yang diberikan UU kepada Dewas dan Komisioner KPK betul-betul dilakukan dengan maksimal,” pinta Syarief.

“Kita jangan prejudice dulu. Beri kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak enggak terjadi,” tegasnya.
(kri)
Berita Terkait
Menyelisik Langkah Membingungkan...
Menyelisik Langkah Membingungkan Dewan Pengawas KPK
ICW Nilai Dewan Pengawas...
ICW Nilai Dewan Pengawas KPK Tidak Efektif, Ini Alasannya
Dewas KPK Beri 571 Izin...
Dewas KPK Beri 571 Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga Penyitaan
Dewas KPK Diminta Transparan...
Dewas KPK Diminta Transparan Soal Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
Selama Semester 1, Dewas...
Selama Semester 1, Dewas KPK Terima 234 Permohonan Izin
Dewan Pengawas Diminta...
Dewan Pengawas Diminta Objektif Sidangkan Ketua KPK Firli Bahuri
Berita Terkini
Darunnajah Gelar 4th...
Darunnajah Gelar 4th ICOP Bersama Menteri ATR/BPN, Siap Optimalisasi Wakaf Nasional
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Poltracking Temukan...
Poltracking Temukan PDIP Puas Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Pakar Hukum: Bisa Timbulkan Persoalan
Wali Kota Agustina Bawa...
Wali Kota Agustina Bawa Inovasi Semarang ke Panggung Nasional, Tawarkan Solusi Ketahanan Pangan Kota Masa Depan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved