Nasihat Wantimpres Diharapkan Bisa Didengar Presiden
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widod0 (Jokowi) resmi mengangkat sembilan tokoh dari berbagai latarbelakang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Wantimpres masa bakti 2019-2024 langsung diketuai oleh mantan Menko Polhukam, Wiranto.
Direktur Indonesia Pilitical Review (IPR), Ujanf Komarudin menilai, sebenarnya keberadaan Wantimpres tak terlalu efektif. Hal ini terlihat dari kinerja Wantimpres periode lalu.
Menurut Ujang, peran Wantimpres di masa sekarang maupun yang akan datang disebutnya tak berbeda jauh di mana nasihatnya bisa dipakai, bisa juga diabaikan. Untuk itu diharapkan, nasihat Wantimpres kali ini bisa didengarkan Presiden.
"Nasihatnya bisa dilakasanakan Presiden. Bisa juga nasihatnya disimpan dilaci meja kerja atau dibuang," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (17/12/2019).
Ujang sendiri menilai, pengangkatan sembilan Wantimpres yang berasal dari kalangan partai politik dan pengusaha mencerminkan politik akomodatif.
Menurutnya, pengangkatan itu sebagai balas budi Jokowi terhadap orang atau kelompok dan parpol yang telah berjasa memenangkan Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019 lalu.
"Karena sifatnya politik akomodatif dan balas budi, maka kinerjanya pun tak akan terlalu efektif," tandasnya.
Direktur Indonesia Pilitical Review (IPR), Ujanf Komarudin menilai, sebenarnya keberadaan Wantimpres tak terlalu efektif. Hal ini terlihat dari kinerja Wantimpres periode lalu.
Menurut Ujang, peran Wantimpres di masa sekarang maupun yang akan datang disebutnya tak berbeda jauh di mana nasihatnya bisa dipakai, bisa juga diabaikan. Untuk itu diharapkan, nasihat Wantimpres kali ini bisa didengarkan Presiden.
"Nasihatnya bisa dilakasanakan Presiden. Bisa juga nasihatnya disimpan dilaci meja kerja atau dibuang," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (17/12/2019).
Ujang sendiri menilai, pengangkatan sembilan Wantimpres yang berasal dari kalangan partai politik dan pengusaha mencerminkan politik akomodatif.
Menurutnya, pengangkatan itu sebagai balas budi Jokowi terhadap orang atau kelompok dan parpol yang telah berjasa memenangkan Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019 lalu.
"Karena sifatnya politik akomodatif dan balas budi, maka kinerjanya pun tak akan terlalu efektif," tandasnya.
(maf)