Jokowi Sebut Ribuan BUMDes Masih Tak Produktif
Rabu, 11 Desember 2019 - 15:45 WIB
Jokowi Sebut Ribuan BUMDes Masih Tak Produktif
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masih ada ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tak produktif. Dimana ada BUMDes yang tak beroperasi dan masih belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa.
“Saya mendapatkan laporan ada 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan,” katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/12/2019).
Jokowi menuturkan selama lima tahun ini alokasi dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah sebesar Rp329,8 triliun. Dimana jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Tahun depan dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun.
“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” paparnya.
Jokowi ingin agar BUMDes diperluas skalanya dan diintegrasikan dengan rantai pasok nasional. Selain itu perlu dilakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. “Mulai dibuka channel distribusi. Sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke market place. Baik market place nasional maupun global market place,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Surakarta itu juga meminta penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil, industri mikro di desa, budidaya perikanan, desa wisata.
“Industrialisasi pedesaan harus juga sudah dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapngan kerja secara besar-besaran. Karena itu BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi memerintahkan agar pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Dimana harus diutamakan program padat karya dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menganggur di desa.
“Saya minta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya. Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan. Dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” katanya.
“Saya mendapatkan laporan ada 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong menjadi catatan,” katanya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/12/2019).
Jokowi menuturkan selama lima tahun ini alokasi dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah sebesar Rp329,8 triliun. Dimana jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Tahun depan dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun.
“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” paparnya.
Jokowi ingin agar BUMDes diperluas skalanya dan diintegrasikan dengan rantai pasok nasional. Selain itu perlu dilakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. “Mulai dibuka channel distribusi. Sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke market place. Baik market place nasional maupun global market place,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Surakarta itu juga meminta penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil, industri mikro di desa, budidaya perikanan, desa wisata.
“Industrialisasi pedesaan harus juga sudah dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapngan kerja secara besar-besaran. Karena itu BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi memerintahkan agar pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Dimana harus diutamakan program padat karya dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menganggur di desa.
“Saya minta penggunaan dana desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya. Sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel dan transparan. Dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” katanya.
(cip)
